Sorong Today – Komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi berbasis adat di Tanah Papua kembali mendapat wujud nyata. Kali ini, perhatian pemerintah pusat tertuju pada komunitas Suku Biak di Papua Barat Daya. Melalui program pemberdayaan ekonomi rakyat, pemerintah menyalurkan bantuan paket usaha ternak ayam petelur bagi lembaga adat Polisi Suku Biak.

Bantuan tersebut datang dari Presiden Prabowo Subianto, sebagai bagian dari program penguatan ekonomi rakyat berbasis adat yang kini mulai digerakkan di wilayah timur Indonesia. Melalui inisiatif pemerintah pusat, lembaga adat Polisi Suku Biak menerima satu paket lengkap usaha ternak ayam petelur. Bantuan itu mencakup ratusan bibit ayam, pakan awal, dan dukungan teknis untuk pembangunan kandang komunal.

Bagi masyarakat adat, terutama komunitas Biak yang menetap di tanah rantau Papua Barat Daya, bantuan ini lebih dari sekadar program ekonomi. Ia menjadi bentuk pengakuan dan penghargaan terhadap eksistensi adat, yang selama ini menjadi pondasi sosial di tengah perubahan modernisasi dan ekonomi pasar.

“Ini bukan hanya bantuan ternak, tetapi tanda bahwa pemerintah hadir mendukung kami menjaga jati diri adat sekaligus hidup mandiri secara ekonomi,” ujar Herry Korano, Kepala Polisi Adat Suku Biak di Papua Barat Daya, usai menerima bantuan tersebut, Senin (27/10/25).

Herry menuturkan, komunitasnya akan mengelola program ternak ini secara kolektif dan berkelanjutan. Selain menopang kebutuhan pangan dan gizi warga, hasilnya juga akan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan adat, pendidikan, serta pelestarian budaya Biak di Sorong.

“Kami berkomitmen menjadikan usaha ini milik bersama. Hasilnya akan kembali ke masyarakat dan untuk keberadaan Komunitas kami. Karena adat tidak hanya soal simbol, tapi juga kesejahteraan bersama,” kata Herry menegaskan.

Pemilihan usaha ternak ayam petelur sebagai bentuk pemberdayaan dinilai tepat. Selain memiliki siklus produksi yang cepat, usaha ini mudah dikelola dan memiliki pasar yang stabil. Dalam konteks ketahanan pangan daerah, sektor peternakan kecil seperti ini bisa menjadi tulang punggung penyedia protein hewani di tengah harga bahan pokok yang fluktuatif.

Di sisi lain, pemerintah pusat melalui program ini juga ingin menegaskan pendekatan baru dalam pembangunan di Papua berbasis adat dan budaya lokal. Tidak sekadar menyalurkan bantuan ekonomi, melainkan memperkuat kapasitas sosial masyarakat melalui struktur adat yang masih hidup dan berpengaruh.

Bagi komunitas Biak di Sorong, langkah ini menjadi sinyal positif. Mereka merasa diakui bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai mitra dalam membangun kemandirian ekonomi berbasis tradisi.

Di sela kegiatan penyerahan bantuan, sejumlah tokoh adat dan pemuda tampak berbincang tentang rencana jangka panjang: mengembangkan hasil ternak menjadi produk olahan lokal, seperti telur asin atau pupuk organik dari limbah kandang. Semua dilakukan dengan semangat gotong royong, ciri khas masyarakat adat yang masih kuat.

Program ini diharapkan menjadi model pemberdayaan ekonomi adat yang dapat direplikasi di berbagai wilayah Tanah Papua. Dengan menempatkan lembaga adat sebagai pusat inisiatif, pemerintah ingin memastikan pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melindungi nilai-nilai sosial dan budaya yang telah mengakar.

Seperti dikatakan Herry di akhir acara, “Kami ingin membuktikan bahwa masyarakat adat juga bisa mandiri. Bantuan ini akan kami rawat, karena ini bukan hanya soal ayam dan telur, tapi tentang masa depan adat kami di tanah ini.”tutup. (*)