Sorong Today, Sorong – Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia Dyah Roro Esti Widya Putri secara resmi membuka pelaksanaan Operasi Pasar Murah yang digelar Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD). 

Kegiatan tersebut berlangsung di Halaman Dinas UMK Perindag Provinsi Papua Barat Daya, Kota Sorong, Kamis (18/12/2025).

Pembukaan operasi pasar murah ditandai dengan penabuhan tifa oleh Wamen Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri.

Kehadiran Wamen Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri didampingi Utusan Khusus Presiden RI Bidang Pariwisata Zita Anjani.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, jajaran pimpinan perangkat daerah, unsur Forkopimda, TNI–Polri, serta berbagai pihak terkait lainnya.

Wamen Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang menggelar operasi pasar dengan harga bahan pokok di bawah harga rata-rata pasar.

“Ini inovasi yang sangat kami apresiasi. Operasi pasar ini diharapkan bisa membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau,” ujar Dyah Roro Esti.

Ia menegaskan, kegiatan ini menjadi momentum penting bagi pemerintah pusat untuk melihat langsung kondisi di lapangan, terutama terkait ketersediaan dan stabilisasi harga bahan pokok.

“Dengan turun langsung, kami bisa mengetahui komoditas apa saja yang perlu dilakukan stabilisasi harga, termasuk revitalisasi pasar, baik secara fisik maupun nonfisik,” jelasnya.

Wamen Perdagangan turut menyampaikan bahwa  dirinya mendukung penuh pelaksanaan operasi pasar yang digelar rutin setiap menjelang hari besar keagamaan, termasuk Natal dan Tahun Baru (Nataru), serta Lebaran mendatang.

“Ini yang dinantikan masyarakat. Kami dukung 100 persen upaya seperti ini,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Roro Esti mengungkapkan bahwa minyak goreng menjadi salah satu komoditas yang terus dipantau Kementerian Perdagangan.  Ia memastikan ketersediaan minyak goreng di Papua Barat Daya masih sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Dirinya menyebut bahwa terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025 tentang minyak goreng sawit, yang mengatur penyaluran minyak goreng agar 35 persen dilakukan bersama BUMN Pangan, yakni ID Food dan Bulog.

“Ini salah satu langkah untuk memutus rantai distribusi yang terlalu panjang. Karena semakin panjang rantai pasok, maka harga barang pasti akan semakin mahal,” ungkapnya.

Menurutnya, masukan dari daerah akan ditindaklanjuti di tingkat pusat sebagai bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada Wamen Perdagangan dan Utusan Khusus Presiden di Provinsi Papua Barat Daya.

Ia menuturkan bahwa kehadiran perwakilan pemerintah pusat sebagai bentuk nyata kepedulian dan komitmen terhadap masyarakat Papua.

“Jakarta ke sini itu jauh, cuaca juga menantang. Tapi karena cinta untuk Papua Barat Daya dan Republik Indonesia, kedua ibu bisa meluangkan waktu hadir bersama kami,” kata Gubernur PBD Elisa Kambu.

Gubernur menegaskan bahwa Papua Barat Daya merupakan provinsi ke-38 di Indonesia dan masih berusia sekitar tiga tahun. Meski tergolong provinsi termuda, Papua Barat Daya memiliki potensi luar biasa, mulai dari pegunungan, lembah, pantai, pulau-pulau indah, hingga sumber daya laut yang melimpah.

“Salah satu daerah kami, Raja Ampat, sudah menjadi destinasi pariwisata nasional bahkan dunia,” ucapnya.

Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terus terjalin guna mewujudkan cita-cita bangsa, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Ini yang menjadi kekuatan moral kita untuk terus berjuang dan membangun negeri ini bersama-sama, termasuk kami di Papua Barat Daya,”tandasnya. (*)