Sorong Today, Sorong – Pimpinan Wilayah (PW) Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi Papua Barat Daya menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) I bertempat di Aula ACC Al-Akbar, Kota Sorong, Jumat (9/1/2026). 

Kegiatan ini menjadi momentum awal konsolidasi dan perumusan arah kebijakan DMI Papua Barat Daya dalam memperkuat peran masjid di tengah masyarakat.

Rakerwil I DMI Papua Barat Daya dibuka secara resmi oleh Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu ditandai dengan penabuhan rebana secara bersama-sama. 

Pembukaan tersebut disaksikan jajaran pengurus DMI, tokoh agama, serta undangan dari berbagai elemen masyarakat.

Dalam sambutannya, Gubernur PBD Elisa Kambu menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Rakerwil I DMI Papua Barat Daya. Ia menilai kegiatan tersebut sangat strategis dalam merumuskan arah kebijakan, program kerja, serta langkah-langkah nyata untuk memperkuat peran masjid dalam kehidupan umat dan masyarakat luas.

“Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pembinaan umat, pusat pendidikan keagamaan, penguatan nilai-nilai akhlak, persatuan, serta pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat,” ujar Elisa Kambu.

Menurutnya, Dewan Masjid Indonesia memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam membangun kualitas umat yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, serta mampu berkontribusi positif bagi pembangunan daerah.

Sebagai provinsi yang masih relatif muda, Papua Barat Daya, lanjut Gubernur, membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat, termasuk peran aktif Dewan Masjid Indonesia.

“Pemerintah daerah memandang Dewan Masjid Indonesia sebagai mitra strategis dalam menjaga kerukunan umat beragama, memperkuat moderasi beragama, serta menciptakan suasana yang aman, damai, dan harmonis di Tanah Papua Barat Daya,” jelasnya.

Melalui Rakerwil I ini, Gubernur berharap DMI Papua Barat Daya dapat merumuskan program kerja yang realistis, terukur, dan berkelanjutan, sesuai dengan kebutuhan umat. Program-program tersebut diharapkan mencakup peningkatan kualitas pengelolaan masjid, penguatan sumber daya manusia, tata kelola masjid, hingga pengembangan peran sosial masjid di tengah masyarakat.

“Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berkomitmen untuk terus mendukung berbagai upaya positif yang dilakukan Dewan Masjid Indonesia, sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan semangat kebersamaan dalam membangun daerah,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua DMI Papua Barat Daya, Kisman Rahayaan menyampaikan bahwa pelantikan pengurus DMI Papua Barat Daya sebelumnya telah dilaksanakan di Manokwari oleh Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia.

Ia mengungkapkan bahwa saat ini jumlah masjid di Provinsi Papua Barat Daya hampir mencapai 500 masjid, dengan sebaran terbanyak berada di Kota Sorong, disusul Kabupaten Sorong.

Kisman memaparkan sejumlah persoalan yang masih dihadapi dalam upaya menjadikan masjid sebagai pusat pembinaan umat. Di antaranya adalah pembangunan fisik masjid yang belum sepenuhnya memenuhi standar ramah jamaah, seperti ketersediaan sarana bermain anak, fasilitas bagi penyandang disabilitas, serta kelengkapan penunjang lainnya.

Selain itu, aspek pengelolaan dan manajemen masjid juga dinilai belum optimal. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pengurus masjid melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak.

“Pembinaan generasi muda dan remaja masjid juga menjadi perhatian serius kami. Dalam kepengurusan DMI Papua Barat Daya saat ini, banyak melibatkan anak-anak muda sebagai bagian dari proses regenerasi,” ungkap Kisman Rahayaan.

Kedepan, dituturkannya bahwa, DMI Papua Barat Daya berencana membentuk kepengurusan DMI di tingkat kabupaten dan kota se-Papua Barat Daya. Program pembinaan akan difokuskan pada penguatan manajemen masjid, perencanaan program, pengorganisasian, administrasi dan keuangan, hingga pengawasan serta evaluasi kegiatan kemasjidan.

Rakerwil I ini diharapkan menjadi tonggak awal penguatan peran masjid sebagai pusat ibadah, pembinaan umat, serta pemberdayaan sosial yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Provinsi Papua Barat Daya. (*)