Sorong Today, Sorong – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) menggelar studi kelayakan strategi pengembangan transportasi laut sebagai upaya memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kegiatan ini berlangsung di salah satu hotel di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Rabu (21/1/2026).

Pelaksanaan studi kelayakan tersebut menjadi bagian dari langkah awal Pemprov PBD sebagai daerah otonomi baru dalam merancang sistem transportasi yang terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan, sesuai dengan karakteristik geografis wilayah.

Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Papua Barat Daya, Yakob Kareth mengatakan bahwa Papua Barat Daya menghadapi tantangan geografis yang cukup kompleks, mulai dari wilayah pesisir, kepulauan, hingga kawasan pegunungan. Kondisi ini menuntut perencanaan transportasi yang tepat agar konektivitas antarwilayah dapat terbangun secara optimal.

“Provinsi Papua Barat Daya terdiri dari daerah laut, darat, dan gunung. Kabupaten Tambrauw sebagian besar wilayahnya pesisir, Maybrat berada di pegunungan, Sorong Selatan dan Kabupaten Sorong memiliki kombinasi wilayah pesisir dan pegunungan, sementara Kota Sorong dan Raja Ampat didominasi wilayah laut. Karena itu, transportasi laut menjadi tulang punggung utama konektivitas daerah,” ujar Pj Sekda PBD Yakob Kareth.

Ia menjelaskan, wilayah pesisir di Kabupaten Sorong Selatan, Tambrauw, dan Raja Ampat memiliki potensi besar di sektor perikanan, kelautan, pariwisata, kehutanan, serta perdagangan. Namun demikian, potensi tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal akibat keterbatasan sistem transportasi laut yang belum terencana dan terintegrasi dengan baik.

Menurutnya, penyusunan studi kelayakan ini merupakan langkah strategis untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan transportasi laut yang mampu menekan biaya logistik, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan mobilitas masyarakat antarwilayah.

“Dokumen ini tidak hanya menjadi pedoman teknis, tetapi juga menjadi dasar kebijakan pembangunan transportasi laut untuk memperkuat konektivitas wilayah dan mendukung tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di Papua Barat Daya,” ucapnya.

Ia mengakui bahwa, kajian yang disusun bersama Universitas Papua (UNIPA) tersebut diharapkan mampu mendorong keterpaduan antara transportasi laut dengan moda transportasi lainnya, seperti transportasi darat dan udara. 

Selain itu, studi ini juga akan menjadi acuan dalam pengembangan pelabuhan serta infrastruktur pendukung secara bertahap dan berkelanjutan.

“Harapan kami, hasil studi ini benar-benar berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan menjadi dasar yang kuat dalam perencanaan pembangunan daerah ke depan,” imbuhnya.

Dengan adanya studi kelayakan ini, Pemprov Papua Barat Daya menegaskan komitmennya untuk menjadikan transportasi laut sebagai penggerak utama pembangunan wilayah, sekaligus sebagai sarana pemerataan ekonomi dan peningkatan pelayanan publik di seluruh wilayah provinsi ke-38 ini. (*)