Sorong Today, Sorong – Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol Gatot Haribowo menegaskan komitmen jajarannya untuk bersama-sama mendukung dan mengamankan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026. 

Hal tersebut disampaikan Kapolda PBD Brigjen Pol Gatot Haribowo usai pelaksanaan Rapat Pimpinan (Rapim) Polri Tahun 2026 bertempat di Mapolda Papua Barat Daya, Kabupaten Sorong, Jumat (20/2/2026).

Menurut Kapolda PBD, Rapim Polri 2026 ini merupakan tindak lanjut dari arahan pimpinan Polri di tingkat pusat yang sebelumnya digelar di Jakarta. Kebijakan tersebut diakuinya, harus diimplementasikan hingga ke tingkat polda dan polres sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah pusat.

“Pelaksanaan rapat pimpinan Polri ini guna mendukung, mengamankan, dan menyukseskan RKP 2026. Ini juga menindaklanjuti kebijakan pimpinan Polri yang tentunya sejalan dengan kebijakan Bapak Presiden,” ujar Kapolda PBD Brigjen Pol Gatot Haribowo.

Kapolda menjelaskan, dalam menghadapi dinamika politik global yang tidak menentu, pemerintah tengah menggalakkan penguatan ketahanan pangan nasional sebagai bagian dari strategi mempertahankan stabilitas negara. Polri disampaikannya turut mengambil peran konkret dalam mendukung kebijakan tersebut.

Salah satu bentuk dukungan itu yakni optimalisasi program SPPG serta keterlibatan dalam penanaman jagung sebagai komoditas alternatif selain padi atau beras. Menurutnya, jagung berpotensi menjadi andalan bahan pangan masyarakat Indonesia di masa depan.

“Polri sudah ikut memberikan andil dan kontribusi nyata, termasuk memaksimalkan SPPG dan mendukung penanaman jagung. Ini bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional,” jelasnya.

Meski demikian, dirinya mengakui bahwa di wilayah Papua Barat Daya sejumlah program masih dalam tahap persiapan. Beberapa polda lain telah lebih dahulu merealisasikan program tersebut. Polda Papua Barat Daya, lanjutnya, masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut dari Mabes Polri, termasuk koordinasi dengan Badan Gizi Nasional terkait pelaksanaan pendidikan SPPG.

Pada kesempatan itu, Kapolda mengungkapkan tantangan yang dihadapi Polda Papua Barat Daya, terutama terkait ketersediaan lahan dan fasilitas kantor. Hingga kini, Polda Papua Barat Daya masih menempati kantor sementara dan belum memiliki lahan definitif.

“Untuk tanah polda sendiri saja kita belum punya. Rekomendasi lahan memang sudah ada, tetapi status pembayarannya dari pemerintah daerah belum terealisasi,” ungkapnya.

Menurutnya, kesiapan sarana dan prasarana menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan program-program strategis pemerintah di daerah.

Selain ketahanan pangan, Kapolda menegaskan komitmen jajarannya dalam mendukung gerakan nasional perang terhadap sampah. Ia mengingat arahan pimpinan Polri dalam kegiatan di Sentul yang mengumpulkan para kapolda, pimpinan TNI, serta para kapolres untuk menindaklanjuti persoalan kebersihan lingkungan.

Di Papua Barat Daya, kegiatan tersebut telah dilaksanakan oleh berbagai satuan, termasuk Polair dan jajaran Polda. Aksi bersih-bersih lingkungan akan terus digalakkan sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan masyarakat.

“Kebersihan bagian dari iman, dan tentunya kebersihan akan mendukung masyarakat hidup lebih sehat,” imbuhnya.

Pada bulan suci bulan Ramadan, Polda Papua Barat Daya turut meningkatkan pengamanan serta patroli di sejumlah wilayah. Kapolda mengimbau masyarakat yang akan mudik atau meninggalkan rumah agar berkoordinasi dengan polsek terdekat jika membutuhkan pengamanan tambahan.

Selain itu, pihaknya akan menertibkan peredaran minuman keras (miras) ilegal yang dinilai kerap mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat.

“Kita sudah sampaikan kepada para kapolres untuk menindaklanjuti perizinan ulang dan penertiban miras tidak berizin yang marak terjadi. Ini untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat, khususnya umat Muslim yang akan menjalankan ibadah puasa,” tegasnya.

Kapolda berharap, seluruh jajaran dapat solid dalam menjalankan arahan pimpinan serta bersinergi dengan pemerintah daerah demi menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Papua Barat Daya. (*)