Sorong Today – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menegaskan komitmennya mempercepat penanggulangan HIV/AIDS, khususnya di Kota Sorong yang menjadi salah satu wilayah dengan kasus tertinggi.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, dalam audiensi yang berlangsung pada Rabu, 26 Agustus 2026 saat menerima koalisi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang terdiri dari Yayasan Papua Lestari, Yayasan Tifa Mandiri dan Yayasan Bentang Alam Papua, bersama Dinas Kesehatan Kota Sorong serta perwakilan fasilitas layanan kesehatan.

Berdasarkan evaluasi epidemiologis terkini, akumulasi kasus Orang dengan HIV (ODHIV) di Papua Barat Daya telah mencapai lebih dari 4.345 kasus, dengan pola penularan yang didominasi jalur heteroseksual sebesar 94,5 persen pada populasi umum.

Dalam audiensi tersebut, koalisi OMS mendorong lima langkah strategis, salah satunya penguatan komitmen politik dan kebijakan Pemprov Papua Barat Daya untuk menjamin keberlanjutan program penanggulangan HIV/AIDS, termasuk dukungan pendanaan bagi OMS.

Koordinator Program Yayasan Papua Lestari, Hilal Achmad, menilai penanganan HIV tidak cukup hanya melalui layanan klinis di rumah sakit dan Puskesmas, tetapi membutuhkan kemitraan kuat antara pemerintah, layanan kesehatan dan masyarakat sipil.

Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan layanan penanggulangan HIV terhenti.

“Kota Sorong sebagai episentrum membutuhkan perhatian khusus dan penanganan terintegrasi. Kami akan menindaklanjuti skema kemitraan serta penganggaran daerah agar layanan testing, pengobatan ARV dan pendampingan ODHIV terus berjalan secara berkelanjutan,” tegasnya.

Pemprov Papua Barat Daya berharap kolaborasi lintas sektor tersebut mampu memperkuat pencegahan, memperluas akses layanan, serta memastikan ODHIV mendapatkan pendampingan dan pengobatan secara berkelanjutan. (*)