Sorong Today, Maybrat – Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi admin dan tenaga enumerator dalam pengelolaan data Panel Harga Pangan, Panel Ketersediaan Pangan, Neraca Bahan Makanan (NBM), Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), serta Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA).

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Maybrat, Selasa (8/9/2026), diikuti perwakilan lintas organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan langsung dengan penyediaan dan pengelolaan data pangan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Maybrat, Korneles Naa, mengatakan Bimtek tersebut merupakan salah satu tahapan dalam implementasi Proyek Perubahan MAPAN (Maybrat Aman Pangan), yakni strategi peningkatan ketahanan pangan keluarga melalui peran UMKM pangan yang terintegrasi dengan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Sekolah Sepanjang Hari (SSH) di Kabupaten Maybrat.

“Bimtek ini merupakan salah satu tahapan dalam implementasi Proyek Perubahan MAPAN, yaitu Maybrat Aman Pangan. Kita ingin memperkuat ketahanan pangan keluarga melalui peran UMKM pangan yang terintegrasi dengan KDMP, MBG dan SSH,” ujar Korneles.

Ia menjelaskan, kegiatan yang berlangsung selama satu hari tersebut diikuti staf dari sejumlah OPD, antara lain Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Perdagangan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, serta Dinas Pekerjaan Umum.

Menurut Korneles, keterlibatan lintas OPD diperlukan karena masing-masing perangkat daerah memiliki peran dalam menyediakan data yang dibutuhkan untuk menyusun berbagai dokumen ketahanan pangan.

Data tersebut meliputi dokumen harga pangan, SKPG, NBM, dan FSVA yang nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menentukan kebijakan dan intervensi pembangunan.

“Dokumen-dokumen ini penting sebagai basis data untuk menentukan tindakan intervensi oleh OPD terkait, terutama dalam pengendalian stunting, penanganan wilayah rentan pangan, kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, serta pengendalian inflasi pangan,” jelasnya.

Korneles mengatakan pengumpulan dan penyusunan data tersebut sebenarnya telah berjalan selama ini.

Namun, pelaksanaannya masih perlu dioptimalkan, terutama karena terdapat perubahan dan penyesuaian sejumlah indikator dalam penyusunan dokumen.

Karena itu, Bimtek tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan admin dan enumerator dalam memahami jenis data, mekanisme pengambilan data, pengolahan hingga penyusunan dokumen.

Dalam kegiatan tersebut, narasumber dari Dinas Pangan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat Daya memberikan pemahaman teknis mengenai mekanisme pengumpulan data, jenis data yang dibutuhkan, serta tata cara penyusunan dokumen ketahanan pangan.

Korneles menegaskan bahwa Kabupaten Maybrat menjadi salah satu daerah yang konsisten menyusun berbagai dokumen ketahanan pangan secara rutin setiap tahun.

Menurutnya, konsistensi tersebut penting karena data dan informasi pangan harus terus diperbarui agar mampu menggambarkan kondisi masyarakat secara aktual.

“Kabupaten Maybrat merupakan satu-satunya di Papua Barat Daya yang konsisten menyusun dokumen-dokumen ini setiap tahun. Data dan informasi harus terus di-upgrade sehingga setiap tahun kita memiliki gambaran kondisi pangan yang semakin lengkap,” katanya.

Ia menyebutkan, dokumen ketahanan pangan juga menjadi salah satu indikator dalam melihat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Karena itu, kualitas data tidak boleh dianggap sebagai persoalan administratif semata. Data yang akurat akan menentukan ketepatan pemerintah dalam menetapkan program dan intervensi kepada masyarakat.

Korneles menargetkan pada 2027 Kabupaten Maybrat sudah memiliki data dan informasi pangan yang lebih lengkap sehingga dapat mendukung pelaksanaan berbagai program lintas sektor secara tepat sasaran.

“Harapan kita, tahun 2027 data dan informasi yang tersedia sudah cukup lengkap sehingga intervensi kegiatan oleh lintas sektor dapat dilakukan dengan lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Ia mengapresiasi seluruh perwakilan OPD yang hadir dan aktif mengikuti Bimtek, termasuk menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi dalam proses penyediaan data.

Menurutnya, diskusi dan keterlibatan aktif peserta menjadi bagian penting untuk memperbaiki kualitas data ketahanan pangan di Kabupaten Maybrat.

“Terima kasih kepada teman-teman lintas OPD yang hadir mengikuti Bimtek dengan baik dan aktif bertanya kepada narasumber terkait kendala yang dihadapi dalam penyediaan data,” pungkasnya.

Melalui kegiatan tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Maybrat berharap terbangun sistem pengelolaan data pangan yang lebih terintegrasi, akurat dan berkelanjutan sebagai dasar perumusan kebijakan serta intervensi pembangunan di daerah. (*)