Sorong Today – Puluhan perwakilan dari 533 mantan karyawan PetroChina International Ltd. dan Petrogas (Basin) Ltd. mendatangi Markas Polda Papua Barat Daya (PBD), Senin (2/11/2026), untuk melaporkan persoalan hak ketenagakerjaan yang hingga kini belum terselesaikan.

Kedatangan mereka bertujuan memperjuangkan pembayaran selisih pesangon serta biaya pemulangan karyawan ke daerah asal setelah memasuki masa pensiun.

Koordinator Lapangan Pensiunan Eks Karyawan PetroChina dan Petrogas, Willem Naa, mengatakan laporan tersebut mewakili 533 mantan karyawan, terdiri atas 361 orang dari PetroChina dan 172 orang dari Petrogas.

Menurut Willem, terdapat dua tuntutan utama yang diperjuangkan, yakni pembayaran selisih pesangon akibat komponen uang lapangan atau Regular Overtime Allowance (ROA) yang tidak diperhitungkan serta biaya pemulangan pensiunan ke daerah asal yang belum dibayarkan.

Ia menjelaskan, persoalan tersebut diduga berkaitan dengan perbedaan perhitungan pesangon antara karyawan pusat di Jakarta dan karyawan lapangan di Sorong. Berdasarkan dokumen yang dimiliki para mantan karyawan, pesangon karyawan di Jakarta dihitung dengan komponen upah secara penuh, sedangkan karyawan lapangan di Sorong hanya berdasarkan upah pokok.

Perbedaan perhitungan tersebut dinilai berdampak besar terhadap nilai hak pesangon yang seharusnya diterima para pekerja.

Willem menyebutkan, persoalan ini telah diperjuangkan melalui berbagai jalur, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan, SKK Migas, DPD RI, hingga Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI. Bahkan, tuntutan tersebut telah dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) DPR RI pada 9 September 2026. Namun, menurutnya, hingga kini belum ada penyelesaian konkret.

Berdasarkan rekapitulasi yang diajukan, nilai tuntutan terhadap PetroChina mencapai Rp307.038.776.877 untuk 361 mantan karyawan. Sementara tuntutan terhadap Petrogas mencapai Rp72.907.659.695 untuk 172 mantan karyawan.

Dengan demikian, total nilai tuntutan dari 533 mantan karyawan tersebut mencapai Rp379.946.436.572 atau sekitar Rp379,9 miliar.

Willem menegaskan, nilai tersebut merupakan perhitungan yang diajukan para mantan karyawan dan masih perlu diverifikasi berdasarkan dokumen masing-masing pekerja, masa kerja, perjanjian kerja bersama (PKB), peraturan perusahaan, serta bukti pembayaran yang relevan.

Ia juga menyampaikan bahwa persoalan ini menyangkut hak para pekerja yang telah mengabdikan tenaga, waktu, dan keahlian selama bertahun-tahun di sektor minyak dan gas bumi. Bahkan, sebagian mantan karyawan telah meninggal dunia sebelum hak-hak mereka terpenuhi.

Melalui laporan polisi yang disampaikan ke Polda PBD, para mantan karyawan berharap persoalan yang telah berlangsung bertahun-tahun tersebut mendapat perhatian dan tindak lanjut dari pihak terkait sehingga hak-hak mereka memperoleh kejelasan dan penyelesaian.