Sorong Today – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua Barat Daya membuka ruang konsultasi bagi pelaku usaha untuk membantu menyelesaikan berbagai kendala perizinan berusaha berbasis risiko, khususnya pada sektor kelautan dan perikanan serta energi dan sumber daya mineral.
Kegiatan bertajuk Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tersebut berlangsung selama dua hari, Kamis (19/11/2026) hingga Jumat (20/11/2026), di Hotel Rylich Panorama, Kota Sorong, Papua Barat Daya.
Pada hari pertama, konsultasi difokuskan pada sektor kelautan dan perikanan. Sementara hari kedua membahas sektor energi dan sumber daya mineral.
Koordinator Penanaman Modal DPMPTSP Papua Barat Daya, Nauw E. Jackson, mengatakan kegiatan ini bertujuan membuka ruang komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha untuk mengidentifikasi sekaligus mencari solusi atas berbagai hambatan dalam proses perizinan.
Menurutnya, melalui layanan konsultasi tersebut, pelaku usaha dapat menyampaikan kendala yang dihadapi, baik yang berkaitan dengan pelayanan DPMPTSP maupun persyaratan teknis pada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Melalui layanan konsultasi ini, kita membuka ruang komunikasi agar berbagai persoalan yang dihadapi pelaku usaha dapat dibahas dan dicarikan penyelesaiannya. Harapannya, proses berusaha bisa berjalan dengan baik tanpa terkendala persoalan perizinan,” jelas Nauw.
Ia menegaskan, kemudahan dan kepastian perizinan menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat.
Apabila kegiatan usaha berjalan baik, pertumbuhan investasi di Papua Barat Daya juga diharapkan semakin meningkat dan berkelanjutan.
Karena itu, pemerintah mendorong agar setiap pelaku usaha memiliki legalitas perizinan yang sesuai dengan ketentuan serta memenuhi standar yang berlaku.
Nauw mengungkapkan, salah satu persoalan yang banyak dikeluhkan pelaku usaha, khususnya pada sektor energi dan sumber daya mineral, berkaitan dengan perizinan dasar berupa kesesuaian tata ruang.
Persoalan tersebut semakin kompleks karena sebagian pelaku usaha sebelumnya mengurus perizinan ketika Papua Barat Daya masih menjadi bagian dari Provinsi Papua Barat.
Setelah terbentuknya provinsi baru, pelaku usaha perlu menyesuaikan administrasi dan perizinan dengan wilayah kewenangan pemerintahan yang baru.
Selain itu, terdapat pelaku usaha yang masa berlaku izinnya telah berakhir dan hendak mengurus perizinan baru, tetapi terkendala persyaratan tata ruang.Nauw menjelaskan, persoalan tata ruang mencakup ruang darat, laut, hingga kawasan hutan.
Kewenangan penanganannya pun berbeda-beda, sehingga membutuhkan koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga pemerintah pusat.Untuk persoalan tata ruang darat, misalnya, sebagian besar kewenangannya berada di pemerintah kabupaten dan kota.
Sementara persoalan kawasan hutan dapat melibatkan kewenangan pemerintah pusat.
“Provinsi dalam hal ini lebih banyak menjalankan fungsi koordinatif. Karena itu, kami siap memfasilitasi dan berkoordinasi dengan teman-teman di kabupaten dan kota maupun pihak terkait untuk mencari jalan keluar atas kendala yang dihadapi pelaku usaha,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah ingin memastikan investasi yang masuk ke Papua Barat Daya tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan sumber daya alam, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan dan kepentingan masyarakat.
Menurutnya, investasi harus bersifat inklusif, ramah lingkungan, serta memberikan dampak ekonomi dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat.
Dalam kesempatan tersebut, Nauw juga menyoroti perlunya pelaku usaha yang sebelumnya terdaftar di Provinsi Papua Barat segera menyesuaikan atau memigrasikan administrasi badan usahanya ke Papua Barat Daya.
Pasalnya, perbedaan wilayah administrasi dan kewenangan pemerintahan dapat memengaruhi proses pendampingan serta pelayanan perizinan.
Salah satu kekhawatiran pelaku usaha, kata dia, adalah kemungkinan harus mengurus kembali perizinan dari awal ketika melakukan migrasi. Padahal, sebagian perusahaan telah memiliki izin dasar maupun perizinan usaha yang diterbitkan sebelumnya.
Proses pengurusan ulang dikhawatirkan membutuhkan waktu panjang, terutama apabila berkaitan dengan persyaratan tata ruang dan rekomendasi teknis dari kementerian terkait.
“Kita akan mendata perusahaan-perusahaan yang membutuhkan migrasi. Selanjutnya, persoalan ini akan kita tampung dan upayakan untuk dibawa ke tingkat yang lebih tinggi, sehingga bisa dicari solusi apakah proses migrasi dapat dilakukan tanpa harus mengulang seluruh perizinan dari awal,” jelasnya.
Ia juga mengimbau pelaku usaha yang masih mengalami kesulitan memahami sistem perizinan agar datang langsung ke kantor DPMPTSP Papua Barat Daya untuk memperoleh pendampingan.
Melalui kegiatan konsultasi tersebut, pemerintah berharap berbagai hambatan perizinan dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti sehingga pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan secara legal, nyaman, dan berkelanjutan.
Dengan demikian, iklim investasi di Papua Barat Daya semakin kondusif serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memberikan manfaat bagi masyarakat. (*)
Tidak ada komentar