Sorong Today, Sorong — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menggelar pertemuan bersama seluruh kepala daerah se-Provinsi Papua Barat Daya (PBD) yang berlangsung disalah satu hotel di Kota Sorong, Kamis (6/11/2025).

Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Wakil Gubernur Ahmad Nausrau, serta para bupati dan wakil bupati se-Papua Barat Daya.

Agenda ini menjadi wadah koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pemerintahan daerah serta sinkronisasi program dengan pemerintah pusat.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Elisa Kambu menyampaikan beberapa hal strategis yang memerlukan perhatian dari pemerintah pusat, terutama menyangkut batas wilayah dan kondisi fiskal daerah.

“Saya minta atensi dari Ibu Wamendagri terkait wilayah Raja Ampat yang diklaim masuk ke Maluku Utara. Mohon nanti disampaikan kepada Pak Menteri. Masyarakat sedang menunggu kejelasan soal ini,” ujar Gubernur PBD Elisa Kambu.

Ia menegaskan, situasi Papua saat ini perlu dijaga agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengganggu stabilitas.

“Papua ini tidak baik-baik saja. Jangan sampai ada yang memanfaatkan situasi ini. Karena itu, kita semua harus solid menjaga keadaan,” tegasnya.

Selain itu, Gubernur Kambu turut menyoroti menurunnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang berdampak pada kemampuan fiskal provinsi.

“TKD kita terus turun. Tahun ini indikatifnya hanya sekitar 800 miliar di luar pajak. Padahal, realisasi pajak daerah belum sampai 200 miliar,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Wamendagri Ribka Haluk menekankan pentingnya loyalitas dan tanggungjawab moral bagi setiap kepala daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Menurutnya, meskipun kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat, kewenangan pengangkatan dan pemberhentian tetap berada di tangan Presiden
.
“Presiden itu satu-satunya Kepala Negara. SK pengangkatan kepala daerah ditandatangani Presiden, dan Presiden pula yang berwenang memberhentikan ketika ada pelanggaran etik atau moral,” tegas Wamendagri Ribka Haluk.

Ia mengakui bahwa, kepala daerah yang telah terpilih harus meninggalkan kepentingan politik partai dan sepenuhnya masuk dalam sistem birokrasi pemerintahan.

“Setelah dipilih oleh partai dan menang dalam pilkada, maka ketika sudah menjabat, Bapak Ibu Kepala Daerah sudah menjadi bagian dari sistem pemerintahan. Loyalitas politik boleh ada, tetapi ketika masuk birokrasi, harus tunduk pada aturan negara,” ucapnya.

Wamendagri turut menyoroti pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

“Konsekuensi tanggungjawab pemimpin itu berat. Sekali salah mengambil kebijakan, institusi yang malu. Maka kita harus menjaga kepercayaan publik dengan baik,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Ribka Haluk turut menjelaskan pembagian wilayah kerja di antara tiga wakil menteri dalam negeri yang kini membantu Menteri Dalam Negeri.

Ia menyebut dirinya mendapat tanggung jawab membina wilayah Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Bali, dan sebagian wilayah timur Indonesia.

“Saya mengurus seluruh wilayah Papua, Maluku, NTT, NTB, dan Bali. Jadi semua persoalan di wilayah timur, termasuk Papua Barat Daya, menjadi bagian dari tugas saya,” bebernya.

Pada kesempatan itu, Ribka kembali menegaskan, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menuntut adanya percepatan kinerja pemerintahan daerah dua kali lipat dibanding sebelumnya.

“Sekarang ini kita sudah masuk era percepatan. Presiden ingin ada lompatan besar agar ketertinggalan kita sebagai bangsa bisa dikejar,” terangnya.

Ia berharap seluruh kepala daerah di Papua Barat Daya dapat menyesuaikan langkah dan strategi pembangunan dengan arah kebijakan pemerintah pusat menuju Indonesia Emas 2045.

“Bapak Gubernur, para Bupati dan Wakil Bupati adalah putra-putra terbaik tanah ini. Gunakan waktu lima tahun kepemimpinan ini sebaik mungkin. Jangan terlambat start, karena setiap langkah kita menentukan masa depan Papua,” tandasnya. (*)