Sorong Today, Sorong – Satu tahun memimpin Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD), Gubernur Elisa Kambu secara terbuka mengakui belum mampu memenuhi seluruh harapan dan keinginan masyarakat Provinsi ke-38 di Indonesia ini.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Elisa Kambu saat diwawancarai pada pelaksanaan syukuran satu tahun kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Ahmad Nausrau bertempat di Gedung ACC Al-Akbar, Kota Sorong, Jumat (20/2/2026). 

Kegiatan syukuran ini dirangkaikan dengan pembukaan Safari Ramadan 1447 Hijriah serta buka puasa bersama jajaran pemerintah, TNI-Polri, dan umat Islam se-Papua Barat Daya.

“Kita semua punya spirit yang sama, tetapi kondisi yang kita hadapi hari ini memang belum sesuai dengan harapan bersama. Saya tidak menutup mata, masih ada yang kecewa karena beberapa janji politik belum terealisasi,” ujar Gubernur PBD Elisa Kambu kepada wartawan.

Dalam wawancara tersebut, Elisa menegaskan bahwa pemerintahannya memilih langkah realistis dengan memprioritaskan program yang tidak membutuhkan anggaran besar namun berdampak langsung bagi masyarakat.

Menurutnya, keterbatasan fiskal sebagai provinsi baru menjadi tantangan utama dalam merealisasikan seluruh program strategis. Namun, dirinya memastikan komitmen untuk bekerja secara bertahap tetap berjalan.

“Kita akan terus berjuang secara bertahap. Yang bisa kita selesaikan tanpa membutuhkan biaya besar, itu yang kita dahulukan,” tegasnya.

Salah satu program yang telah direalisasikan adalah pembebasan biaya pendaftaran sekolah bagi anak-anak dari jenjang TK, SD hingga SMA/SMK. Kebijakan tersebut diharapkan mampu meringankan beban orang tua sekaligus mendorong peningkatan partisipasi pendidikan.

Di sektor kesehatan, Pemprov PBD juga mulai melakukan pembenahan sarana dan prasarana pelayanan, termasuk pengadaan alat kesehatan serta pengiriman tenaga medis untuk pendidikan lanjutan guna memenuhi kebutuhan dokter spesialis di daerah.

“Kita tahu masyarakat sangat membutuhkan layanan kesehatan yang memadai. Karena itu kita mulai dari penguatan fasilitas dan SDM tenaga medis,” jelasnya.

Menanggapi pertanyaan wartawan terkait honorarium RT/RW yang belum terealisasi, Elisa menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

“Provinsi tidak masuk langsung ke ranah itu. Kita hanya memfasilitasi dan mendorong agar tata kelola wilayah lebih tertib, termasuk administrasi kependudukan dan penataan lingkungan,” ucapnya.

Ia meminta masyarakat memahami pembagian kewenangan antarlevel pemerintahan agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Memasuki empat tahun sisa masa jabatan, Elisa Kambu menegaskan fokus pemerintahannya tetap pada pembangunan sumber daya manusia (SDM), terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.

“Fokus kita tetap pada manusia. Pendidikan dan kesehatan itu pondasi. Semua bermula dari kebutuhan dasar, termasuk ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Momentum Safari Ramadan 1447 Hijriah juga dimanfaatkan untuk mengajak seluruh masyarakat menjaga stabilitas keamanan selama bulan suci.

“Di bulan suci Ramadan ini, saya mengajak seluruh warga Papua Barat Daya untuk menjaga keamanan dan menciptakan situasi yang kondusif, sehingga saudara-saudara kita umat Muslim dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan khusyuk,” pungkasnya.

Kegiatan syukuran dan buka puasa bersama tersebut berlangsung dalam suasana kebersamaan, sekaligus menjadi momentum mempererat sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam membangun Papua Barat Daya yang lebih maju dan harmonis. (*)