Sorong Today, Aimas – Masyarakat adat Distrik Seget, Kabupaten Sorong, menyampaikan tiga poin penting yang menjadi harapan utama dalam percepatan pembangunan infrastruktur Jalan Sorong-Seget yang telah dinantikan masyarakat selama puluhan tahun.

Hal tersebut disampaikan perwakilan masyarakat adat Seget, Moses Klawamon, usai mengikuti pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Sorong, DPRK Sorong, DPR Papua Barat Daya, DPD RI Dapil Papua Barat Daya, masyarakat adat, serta sejumlah perusahaan pengguna jalan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Rabu (17/6/2026).

Moses menegaskan, terdapat tiga poin utama yang harus segera ditindaklanjuti pemerintah dan pihak terkait agar persoalan akses jalan Sorong-Seget dapat diselesaikan.

Pertama, pemerintah harus mengambil tanggung jawab penuh dalam penanganan jalan tersebut karena menyangkut kepentingan masyarakat Kabupaten Sorong.

“Kami meminta pemerintah segera melakukan pekerjaan jalan ini karena masyarakat sudah sangat lama merasakan dampaknya. Ini merupakan tanggung jawab pemerintah untuk memastikan akses masyarakat berjalan dengan baik,” kata Moses.

Kedua, masyarakat meminta adanya kejelasan status Jalan Sorong-Seget agar segera dialihkan kepada pemerintah daerah sehingga proses pembangunan dapat dilakukan secara maksimal.

Menurutnya, kejelasan status jalan sangat penting agar tidak terjadi lagi persoalan kewenangan antara pemerintah dan perusahaan yang selama ini menggunakan akses tersebut.

“Jalan ini harus segera dialihkan statusnya kepada pemerintah Kabupaten Sorong. Kalau statusnya sudah jelas, maka pemerintah bisa membangun dan meningkatkan kualitas jalan tersebut,” katanya.

Ketiga, Moses berharap pembangunan permanen Jalan Sorong-Seget dapat segera direalisasikan dalam tahun ini, termasuk peningkatan jalan dengan konstruksi yang lebih kuat.

Ia menyebutkan, kondisi jalan rusak saat ini mencapai sekitar 20 kilometer dan sangat menghambat aktivitas masyarakat maupun pelayanan dasar.

“Perusahaan yang beroperasi di wilayah ini juga harus dilibatkan sementara dalam penanganan jalan, sebelum nantinya seluruh tanggung jawab pembangunan dilakukan oleh pemerintah,” jelasnya.

Moses menegaskan masyarakat tidak ingin mengganggu aktivitas perusahaan maupun pemerintah, namun meminta komitmen nyata untuk menyelesaikan persoalan jalan tersebut.

“Kami tidak akan melakukan pemalangan jika jalan ini benar-benar diperhatikan dan dikerjakan. Tetapi jika tidak ada penyelesaian, masyarakat tentu akan mengambil sikap karena kami yang paling merasakan dampaknya,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, kerusakan Jalan Sorong-Seget telah memberikan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat, terutama sektor ekonomi, kesehatan, dan mobilitas warga.

Menurutnya, sejumlah usaha masyarakat seperti penjualan sagu dan hasil kebun mengalami kerugian karena sulitnya akses transportasi.

“Usaha masyarakat tidak berjalan karena hasil mereka sulit dibawa keluar. Kami sangat dirugikan dengan kondisi jalan seperti ini,” ungkapnya.

Selain menghambat ekonomi, Moses juga menyoroti dampak serius terhadap pelayanan kesehatan. Moses mengatakan masyarakat yang membutuhkan rujukan ke rumah sakit sering mengalami kendala akibat kondisi jalan yang rusak.

“Orang sakit, ibu hamil, dan masyarakat yang membutuhkan pertolongan harus menghadapi perjalanan yang sulit. Bahkan pernah ada anak masyarakat yang meninggal dalam perjalanan karena kondisi jalan,” tuturnya.

Moses berharap kesepakatan yang telah dibuat dalam pertemuan tersebut dapat segera diwujudkan melalui tindakan nyata di lapangan.

“Kami hanya ingin jalan ini segera diperbaiki. Jangan hanya melihat kondisi masyarakat, tetapi harus ada pekerjaan nyata agar kehidupan masyarakat Seget bisa lebih baik,” pungkasnya. (*)