Sorong Today – JAKARTA – BPJS Kesehatan terus mendorong peningkatan mutu pelayanan kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), seiring dengan semakin luasnya cakupan kepesertaan. Upaya ini dilakukan untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sekaligus perlindungan dari risiko finansial akibat sakit.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan bahwa perluasan kepesertaan JKN harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan.

Per 1 September 2026, JKN telah memberikan perlindungan kepada sekitar 284,3 juta penduduk atau lebih dari 98,6 persen populasi Indonesia.

“Tugas kita bukan hanya memastikan masyarakat terdaftar sebagai peserta, tetapi juga menjamin bahwa ketika membutuhkan pelayanan kesehatan, mereka memperoleh layanan yang bermutu serta perlindungan dari risiko finansial,” ujar Prihati dalam Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Tahun 2026 di Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Ia menjelaskan, hingga 1 September 2026, sebanyak 23.816 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.221 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), serta 7.180 sarana penunjang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Menurutnya, transformasi pelayanan JKN perlu berorientasi pada manfaat dan hasil kesehatan yang optimal, bukan sekadar jumlah pelayanan.

“Value-based care bukan tentang mengurangi pelayanan, tetapi memastikan peserta memperoleh pelayanan yang tepat, pada waktu yang tepat, sesuai kebutuhan medis, dengan hasil kesehatan yang terbaik,” tegasnya.

Sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan, BPJS Kesehatan meluncurkan wajah baru Petugas BPJS SATU (BPJS Siap Membantu) untuk memperkuat informasi dan pendampingan bagi peserta selama mengakses pelayanan kesehatan.

BPJS Kesehatan juga memperkuat koordinasi dengan Asuransi Kesehatan Tambahan (AKT) melalui skema Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KAPJ).

Melalui skema tersebut, peserta JKN yang memiliki asuransi kesehatan tambahan dapat memperoleh manfaat kenaikan kelas perawatan sesuai ketentuan, dengan koordinasi pembiayaan antara BPJS Kesehatan dan AKT.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, menegaskan bahwa perluasan akses JKN harus berjalan seimbang dengan peningkatan mutu layanan dan keberlanjutan program.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan, Maria Endang Sumiwi, menyebut fasilitas kesehatan memiliki peran penting dalam memastikan pelayanan yang bermutu, aman, efisien, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Republik Indonesia, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, turut menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat JKN melalui dukungan kebijakan, regulasi, dan pembiayaan, serta kolaborasi seluruh ekosistem kesehatan.

Dalam kegiatan tersebut, BPJS Kesehatan memberikan apresiasi kepada fasilitas kesehatan yang menunjukkan komitmen dalam meningkatkan mutu pelayanan dan edukasi JKN.

Kabar membanggakan datang dari Papua Barat Daya. Puskesmas Remu, Kota Sorong, berhasil meraih juara 3 nasional dalam Lomba Konten Edukasi JKN Tahun 2026 kategori Puskesmas.

Pada kategori yang sama, juara 1 diraih Puskesmas Makrayu, Kota Palembang, sedangkan juara 2 diraih Puskesmas Karang Rejo, Kota Tarakan.

Penghargaan ini menjadi bagian dari upaya mendorong fasilitas kesehatan untuk terus berinovasi dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai Program JKN.

Selain penghargaan lomba konten edukasi, BPJS Kesehatan juga memberikan apresiasi kepada 30 fasilitas kesehatan berkomitmen dalam pelayanan JKN tingkat nasional serta enam penerima penghargaan khusus.

Prihati berharap fasilitas kesehatan penerima penghargaan dapat menjadi contoh bagi fasilitas kesehatan lainnya dalam mengembangkan inovasi, meningkatkan mutu, serta memperkuat akuntabilitas pelayanan.

Melalui kolaborasi pemerintah, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan masyarakat, Program JKN diharapkan semakin mampu memberikan perlindungan kesehatan yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.