Sorong Today – Dewan Pimpinan Cabang Barisan Merah Putih Republik Indonesia (DPC BMP RI) Kabupaten Sorong bersama Ikatan Cendekiawan Muda Moi Kabupaten Sorong, HMI Cabang Sorong Raya, serta elemen mahasiswa, pemuda, dan tokoh masyarakat menyerukan pentingnya menjaga persatuan, menolak provokasi, serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Kamis (29/10/2026).

Seruan tersebut tertuang dalam pernyataan sikap bersama yang mengangkat tema “Menjaga Persatuan, Menolak Provokasi Separatisme, dan Memelihara Keamanan serta Ketertiban Masyarakat.”

Dalam pernyataan itu, mereka menekankan pentingnya menjaga lingkungan pendidikan dan asrama mahasiswa agar tetap aman, nyaman, serta berfungsi sebagai tempat beristirahat, belajar, berdiskusi, dan mengembangkan kemampuan akademik.

Mereka menyatakan menolak segala bentuk pemaksaan ideologi, intimidasi, dan provokasi yang berpotensi memecah belah persatuan mahasiswa maupun masyarakat.

Menurut pernyataan tersebut, asrama mahasiswa harus menjadi ruang yang mendukung pengembangan intelektual dan masa depan generasi muda, bukan tempat untuk melakukan intimidasi atau kegiatan yang melanggar hukum.

Selain menyoroti lingkungan asrama, DPC BMP RI Kabupaten Sorong bersama elemen masyarakat juga mengimbau seluruh pihak agar tidak menggunakan ruang publik, fasilitas umum, maupun lingkungan pendidikan untuk menyebarkan kebencian dan melakukan tindakan yang mengganggu ketenteraman masyarakat.

Mereka menegaskan bahwa penyampaian pendapat merupakan hak warga negara yang harus dihormati. Namun, pelaksanaannya perlu dilakukan secara damai, bertanggung jawab, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pernyataan tersebut juga menolak tindakan anarkis, perusakan fasilitas umum, intimidasi, dan tindakan lain yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat.

Mereka mengajak seluruh elemen masyarakat menyelesaikan perbedaan pandangan melalui dialog, musyawarah, dan jalur hukum agar tidak berkembang menjadi konflik antarkelompok.

Dalam pernyataan sikapnya, menegaskan komitmen untuk menjaga Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Mereka juga mengajak masyarakat mendukung kemajuan Papua melalui pendidikan, pembangunan, dialog yang bermartabat, serta langkah-langkah damai dan konstitusional.

Menurut mereka, keberagaman budaya, adat istiadat, dan latar belakang masyarakat Papua merupakan kekayaan yang perlu dijaga bersama untuk memperkuat persaudaraan dan membangun kehidupan yang harmonis.

Mereka turut menegaskan bahwa mahasiswa, termasuk mahasiswa asal berbagai wilayah di Papua, merupakan bagian penting dari generasi penerus yang harus memperoleh kesempatan pendidikan, perlindungan, dan lingkungan belajar yang aman tanpa diskriminasi.

Karena itu, seluruh pihak diminta menjaga fungsi fasilitas pendidikan dan hunian mahasiswa sesuai peruntukannya serta tidak menyalahgunakannya untuk kegiatan yang melanggar hukum atau mengganggu ketenteraman masyarakat.

Pernyataan sikap tersebut juga menekankan pentingnya menghormati adat istiadat, norma sosial, dan kearifan lokal masyarakat setempat.

Mahasiswa, pemuda, dan masyarakat dari berbagai latar belakang diajak membangun hubungan baik dengan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya serta menyelesaikan persoalan melalui komunikasi dan musyawarah.

Prinsip “Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung” turut disampaikan sebagai pengingat pentingnya menghormati masyarakat setempat dan menjaga kehidupan bersama di tengah keberagaman.

Mereka menilai perbedaan latar belakang tidak seharusnya menjadi alasan untuk bermusuhan. Sebaliknya, keberagaman perlu menjadi kekuatan untuk membangun kehidupan masyarakat yang aman dan damai.

Dalam poin lainnya, DPC BMP RI Kabupaten Sorong bersama elemen mahasiswa, pemuda, dan tokoh masyarakat meminta pemerintah daerah, kepolisian, pengelola asrama, serta pihak terkait meningkatkan koordinasi dan pengawasan sesuai kewenangan masing-masing.

Mereka mendorong agar setiap fasilitas asrama mahasiswa digunakan sesuai peruntukannya serta berbagai potensi intimidasi, provokasi, kekerasan, dan pelanggaran hukum ditangani secara profesional, transparan, dan tidak diskriminatif.

Mereka juga meminta setiap dugaan pelanggaran hukum diproses berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku, dengan tetap menghormati hak asasi manusia serta hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat secara damai.

Melalui pernyataan sikap tersebut, mereka mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Sorong untuk menjaga persatuan, menghindari tindakan provokatif, menghormati perbedaan, dan mengutamakan dialog dalam menyelesaikan persoalan demi terciptanya situasi yang aman, tertib, dan kondusif. (*)