Sorong Today, Sorong – Seorang oknum pegawai PT Pelni berinisial CT dilaporkan ke Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat Daya atas dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara psikis terhadap istrinya, FS.
Laporan tersebut disampaikan melalui kuasa hukum FS, Lutfi S. Solissa. Menurut Lutfi, sebelum perkara tersebut ditangani Polda Papua Barat Daya, pihaknya telah menyampaikan pengaduan tertulis kepada Kapolresta Sorong Kota pada Desember 2025.
Dalam perkembangannya, pengaduan tersebut kemudian ditindaklanjuti menjadi laporan polisi dan kini ditangani oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Papua Barat Daya.
“Perkara ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana KDRT psikis yang dialami klien kami,” kata Lutfi kepada wartawan dalam konferensi pers di Kota Sorong, Selasa (6/10/2026).
Lutfi menjelaskan, pihaknya pada Selasa telah menyerahkan bukti hasil pemeriksaan psikologis FS kepada penyidik. Korban juga disebut telah mendapatkan pendampingan dari psikolog yang ditunjuk Polda Papua Barat Daya.
Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis yang diterima pihak kuasa hukum, FS disebut mengalami depresi tingkat sedang. Kondisi tersebut, menurut Lutfi, diduga memiliki kaitan dengan persoalan rumah tangga yang dialami kliennya.
“Secara lisan, Kanit PPA Reskrim Polda menyampaikan bahwa perkara ini segera ditindaklanjuti. Dalam waktu dekat kami juga akan mendapatkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan atau SP2HP,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Lutfi turut mengungkapkan adanya dugaan penelantaran dalam rumah tangga yang menurutnya telah berlangsung hampir dua tahun.
Selama periode tersebut, dirinya menyebut, hak-hak FS sebagai istri, termasuk nafkah, disebut tidak diberikan oleh CT.
Selain dugaan penelantaran, pihak kuasa hukum juga menyampaikan adanya persoalan dugaan perselingkuhan yang disebut muncul dalam proses mediasi perkara perdata di Pengadilan Negeri Sorong.
“Dalam mediasi, selain persoalan penelantaran, ada dugaan perselingkuhan. Hal itu diakui oleh suami klien kami dalam proses mediasi,” terangnya.
Lutfi menambahkan, komunikasi antara FS dan CT disebut telah terputus selama lebih dari satu tahun. Keduanya juga disebut telah hidup terpisah dan tidak lagi menjalankan kehidupan rumah tangga sebagaimana mestinya.
FS dan CT diketahui menikah sejak 2016. Menurut Lutfi, persoalan dugaan perselingkuhan tersebut mulai terjadi sejak 2022 berdasarkan keterangan yang diperoleh pihaknya.
Atas persoalan tersebut, kuasa hukum FS meminta jajaran direksi PT Pelni, khususnya di wilayah Kaimana,menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan terkait dugaan tindakan CT.
Lutfi mengatakan, pihak korban sebelumnya telah menyampaikan laporan kepada pihak Pelni. Menurutnya, laporan pertama sempat ditindaklanjuti, namun prosesnya kemudian tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan korban.
“Korban kemudian membuat laporan yang kedua dan kami meminta agar laporan tersebut ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku di lingkungan instansi,” katanya.
Selain meminta tindak lanjut atas laporan internal tersebut, pihak kuasa hukum juga meminta agar hak-hak FS sebagai istri sah diperhatikan, termasuk persoalan nafkah yang menurut mereka selama hampir dua tahun tidak diterima kliennya.
Meski menempuh jalur hukum, Lutfi menegaskan bahwa FS pada dasarnya masih menginginkan persoalan rumah tangganya dapat diselesaikan secara baik.
Namun, apabila hubungan rumah tangga tersebut pada akhirnya tidak dapat dipertahankan, pihaknya meminta agar proses penyelesaian tetap mempertimbangkan hak-hak korban, termasuk aspek hukum adat yang berlaku di masyarakat Timur.
“Klien kami sebelum menikah merupakan wanita karier yang berkecimpung di dunia media. Ia kemudian meninggalkan cita-cita dan kariernya untuk membangun rumah tangga,” sebutnya.
Menurutnya, keputusan tersebut menjadi bagian dari perjalanan rumah tangga FS dan CT sehingga korban berharap persoalan yang terjadi saat ini dapat diselesaikan secara baik dan bermartabat.
“Kalau memang hubungan ini tidak bisa dilanjutkan, maka kerugian-kerugian yang dialami korban harus diselesaikan. Karena dari sisi hukum kami juga melihat ada aspek hukum adat yang berlaku,” imbuhnya.
Tidak ada komentar