Sorong Today, Jakarta – Dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional melalui penguatan ekosistem pertanian jagung pakan ternak, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Rakor tersebut bertujuan mengawal proses produksi jagung dari hulu hingga hilir, sekaligus memastikan kesejahteraan petani jagung binaan Polri di berbagai wilayah Indonesia.

Rapat koordinasi yang berlangsung di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (6/2/2026), diikuti oleh seluruh gugus tugas ketahanan pangan Polda se-Indonesia secara daring. Termasuk di dalamnya Polda Papua Barat Daya.

Rakor dipimpin Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri, Brigjen Pol. Langgeng Purnomo.

Dalam paparannya, Brigjen Langgeng menyampaikan bahwa rakor ini menjadi momentum evaluasi sekaligus konsolidasi strategi ke depan.

“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tidak melakukan impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025. Oleh karena itu, rakor ini kami laksanakan untuk konsolidasi dan kolaborasi agar strategi tahun 2026 dapat berjalan lebih baik,” ujar Karobinkar SSDM Polri Brigjen Pol. Langgeng Purnomo.

Di sektor hulu, Polri berperan sebagai jembatan antara kelompok tani (Poktan) jagung dengan lembaga keuangan untuk mengatasi kendala permodalan. Melalui skema pembiayaan yang melibatkan Himbara, Polri memfasilitasi akses petani terhadap perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Implementasi program ini telah berjalan di sejumlah daerah, seperti wilayah Polda Jawa Barat, tepatnya di Nagreg dan Ciamis. Di wilayah tersebut, petani jagung memperoleh kredit modal usaha untuk kembali menanam dan memperluas lahan pertanian.

Selain pendampingan modal, dirinya meyebut Polri turut berkomitmen menjaga stabilitas harga jagung di tingkat petani. Fokus utama diarahkan agar harga jual jagung minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

“Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan HPP. Di beberapa wilayah, seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini mendorong harga pembelian yang berpihak kepada petani, yakni Rp6.400 per kilogram sesuai standar HPP Bulog,” jelasnya

Dari sisi pembiayaan, Senior Vice President BRI Danang Andi Wijanarko, yang mewakili Himbara, menyampaikan bahwa pada tahun 2026 BRI telah menyiapkan plafon pembiayaan sebesar Rp180 triliun untuk KUR Mikro, termasuk sektor pertanian dan ekosistem jagung.

“Kami mendukung penuh penguatan ekosistem pertanian nasional, khususnya jagung, melalui pembiayaan KUR Mikro,” ungkap Senior Vice President BRI Danang Andi Wijanarko.

Tidak hanya soal modal dan harga, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memberikan perlindungan kepada petani dari praktik tengkulak yang merugikan. Polri menjalin kerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen petani dengan harga yang lebih baik.

Pelaksanaan pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026, dengan target pengadaan 1 juta ton jagung untuk Cadangan Pangan Pemerintah tahun 2026, dengan harga Rp6.400 per kilogram.

Program ini diharapkan mampu mengembangkan lahan tidur, membebaskan petani dari jerat tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial dan pembiayaan yang tepat, petani diharapkan mampu mengelola usaha secara berkelanjutan dan membayar pinjaman modal tepat waktu.

Melalui rapat koordinasi ketahanan pangan tahun 2026 ini, Polri menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani jagung di seluruh Indonesia. (***)