Sorong Today, Sorong – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Daerah Pemilihan Papua Barat Daya, Mamberob Y. Rumakiek melakukan kegiatan reses di Distrik Seget dan Distrik Salawati Tengah, Kabupaten Sorong.

Dalam kunjungan tersebut, Senator Mamberob bertemu langsung dengan masyarakat guna mendengarkan berbagai aspirasi dan keluhan terkait pembangunan serta pelayanan dasar di wilayah tersebut.

Mamberob Rumakiek mengatakan bahwa, dalam reses tersebut dirinya tidak hanya bersilaturahmi dengan masyarakat, termasuk warga Muslim menjelang Idul Fitri, tetapi juga menerima berbagai masukan terkait kebutuhan mendasar masyarakat.

Salah satu persoalan utama yang disampaikan warga yakni keterbatasan listrik. Saat ini, listrik di Distrik Seget dan Salawati Tengah hanya menyala pada malam hari selama sekitar 12 jam.

Menurut Mamberob, kondisi tersebut menjadi kendala besar bagi berbagai aktivitas masyarakat, khususnya di sektor pendidikan.

“Kebutuhan listrik pada siang hari sangat penting, terutama untuk kegiatan belajar di sekolah yang menggunakan komputer serta membutuhkan akses internet. Namun hal itu tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal karena keterbatasan listrik,” ujar Mamberob Y. Rumakiek.

Selain listrik, masyarakat juga mengeluhkan kondisi akses jalan yang hingga kini belum terhubung dengan baik. Dirinya menjelaskan bahwa sebagian ruas jalan berada di wilayah perusahaan, termasuk perusahaan perkebunan kelapa sawit, sehingga akses masyarakat menjadi terbatas.

“Ini cukup miris karena Distrik Seget merupakan daerah penghasil migas. Namun hingga saat ini manfaat kehadiran perusahaan belum benar-benar dirasakan masyarakat, terutama untuk menyelesaikan persoalan mendasar seperti listrik, jalan, akses ekonomi, dan pelayanan kesehatan,” tuturnya.

Kondisi jalan yang buruk juga berdampak pada layanan kesehatan dan aktivitas ekonomi masyarakat yang menjadi terhambat.

Dalam reses tersebut, Mamberob juga menemukan persoalan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ia menyebutkan sejumlah sekolah di Distrik Seget dan Salawati Tengah hingga kini belum menerima program tersebut.

Menurutnya, di beberapa lokasi memang telah dibangun rangka dapur MBG, namun pembangunannya belum diselesaikan sehingga belum dapat beroperasi.

“Akibatnya sekolah-sekolah di sana belum bisa menjalankan program MBG seperti yang sudah berjalan di beberapa wilayah di Kota Sorong dan Distrik Aimas,” paparnya.

Dirinya menegaskan bahwa program MBG merupakan program pemerintah pusat yang dibiayai melalui APBN sehingga seluruh siswa berhak mendapatkannya.

Karena itu, hasil reses tersebut akan menjadi catatan penting yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat, termasuk kepada Badan Gizi Nasional, agar percepatan pembangunan dapur serta pelaksanaan program MBG dapat segera dilakukan di wilayah yang belum terlayani.

“Kami akan memperjuangkan agar siswa-siswi di Kabupaten Sorong, khususnya di distrik-distrik yang masih tertinggal, bisa segera mendapatkan program MBG. Karena ini hak mereka dan program ini dibiayai oleh APBN,” imbuhnya. (*)