Sorong Today – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat Daya dari Daerah Pengangkatan Kabupaten Raja Ampat, Franky Umpain, melaksanakan Reses II Tahun 2025 pada 19–28 September 2025. 

Kegiatan ini berlangsung di beberapa distrik dan kampung, termasuk Waisai, Meosmansar, dan Waigeo Barat Kepulauan.

Reses ini bertujuan untuk menyerap, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat secara langsung, sebagai bentuk komitmen terhadap fungsi representasi dan pengawasan. Masyarakat Raja Ampat menyampaikan beragam keluhan dan usulan strategis yang mencerminkan kebutuhan mendesak di berbagai sektor pembangunan.

Isu Strategis yang Mengemuka

Dalam dialog bersama masyarakat, beberapa isu krusial mencuat dan menjadi perhatian utama:

1. Lapangan Kerja

Masyarakat mendesak pemerintah daerah dan investor, khususnya PT. Gag Nikel, agar memprioritaskan tenaga kerja lokal dalam perekrutan karyawan. Selain itu, dibutuhkan pengembangan sektor unggulan seperti pariwisata bahari, perikanan, ekowisata, dan kopra untuk membuka lebih banyak peluang kerja bagi pemuda Raja Ampat.

2. Pendidikan

Permasalahan infrastruktur pendidikan masih menjadi sorotan. Warga mengusulkan perbaikan sarana sekolah di kampung-kampung, pembangunan asrama pelajar dan mahasiswa di kota studi, serta pengadaan perumahan layak dan insentif khusus bagi guru yang mengabdi di wilayah kepulauan.

3. Kesehatan

Kritik diarahkan pada minimnya tenaga medis akibat tidak tersedianya fasilitas perumahan. Masyarakat juga mendorong pengadaan puskesmas terapung dan ambulans laut untuk menjangkau pulau-pulau terpencil.

4. Penguatan UMKM

Usulan mencakup dukungan modal usaha, subsidi transportasi logistik, serta digitalisasi pemasaran produk lokalagar pelaku UMKM di Raja Ampat mampu bersaing dan berkembang.

5. Wilayah Kelola Adat

Masyarakat adat menuntut perlindungan wilayah kelola mereka dari eksploitasi berlebihan. Mereka mengusulkan penetapan zona tangkap nelayan lokal serta mekanisme bagi hasil sektor pariwisata agar masyarakat kampung mendapat manfaat langsung dari kekayaan alam daerah.

6. Infrastruktur Dasar

Permintaan mencakup pembangunan perumahan rakyat, akses air bersih, jalan antar kampung, pemecah gelombang, dermaga, dan transportasi antar pulau.

Rekomendasi Konkret dari DPRP

Sebagai tindak lanjut, Franky Umpain menyampaikan beberapa rekomendasi konkret kepada Pemerintah Daerah Papua Barat Daya:

• Mendorong pengalokasian anggaran pelatihan vokasi bagi pemuda serta pembentukan Pusat Inkubasi Bisnis UMKM berbasis potensi lokal.
• Pembangunan dan rehabilitasi sekolah serta asrama pelajar menggunakan Dana Otonomi Khusus (Otsus).
• Pengadaan Puskesmas Terapung dan ambulans laut untuk setiap distrik kepulauan.
• Subsidi logistik UMKM dan skema Kredit Khusus Otsus untuk mendukung usaha masyarakat.
• Penyusunan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) tentang Wilayah Kelola Adat untuk menjamin hak-hak masyarakat adat di sektor perikanan, pariwisata, dan hutan.

Komitmen Mengawal Aspirasi Rakyat

“Aspirasi masyarakat Raja Ampat adalah amanat yang wajib kita teruskan kepada pemerintah. Sebagai wakil masyarakat adat, saya akan mengawal aspirasi ini sesuai dengan tugas dan fungsi DPRP agar pelayanan dan pembangunan berdampak langsung bagi masyarakat,” tegas Franky Umpain.

Dasar Hukum Pelaksanaan Reses

Kegiatan Reses II DPRP ini dilaksanakan berdasarkan:

• UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
• UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua
• PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD
• Peraturan DPRP Papua Barat Daya tentang Tata Tertib DPRP

Dengan pelaksanaan reses ini, diharapkan kebijakan pemerintah daerah semakin berpihak pada kepentingan rakyat, khususnya masyarakat adat di Raja Ampat yang selama ini menjaga kelestarian alam namun masih menghadapi keterbatasan dalam pelayanan dasar dan pembangunan ekonomi. (*)