Sorong Today, Sorong – Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 resmi digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin (2/2/2026) lalu.

Rakornas tersebut dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto yang memberikan taklimat kepada seluruh kepala daerah se-Indonesia.

Kegiatan nasional ini diikuti lebih dari 4.000 peserta yang berasal dari unsur kementerian dan lembaga, TNI–Polri, serta pemerintah daerah dari seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.

Usai mengikuti Rakornas, Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu menyampaikan bahwa Presiden menekankan pentingnya kolaborasi, kekompakan, dan keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mempercepat pelaksanaan program-program strategis nasional.

“Presiden menyampaikan bahwa pusat dan daerah harus kompak, harus sejalan dalam mempercepat program-program strategis, baik dari pusat maupun dari daerah,” ujar Gubernur PBD Elisa Kambu kepada awak media di Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Rabu (4/2/2026).

Menurut Elisa, tidak ada penekanan khusus yang ditujukan kepada wilayah Papua. Rakornas tersebut lebih menekankan pada penyamaan persepsi agar seluruh kebijakan dan program pembangunan dapat berjalan selaras dan efektif.

“Tidak ada penekanan khusus untuk Papua. Ini semua normal, intinya bagaimana ada penyamaan persepsi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat,” jelasnya.

Dalam Rakornas tersebut, salah satu isu yang turut disinggung yakni persoalan pengelolaan sampah yang dinilai Presiden Prabowo menjadi tantangan serius di berbagai daerah.

Elisa Kambu mengungkapkan bahwa persoalan sampah saat ini menjadi perhatian utama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, khususnya di wilayah Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat.

“Masalah sampah ini menjadi atensi kita. Kami akan rapat dengan para bupati dan wali kota untuk mendorong penanganannya bersama-sama,” ucapnya.

Dirinya mengakui bahwa hingga saat ini, kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Papua Barat Daya masih belum tertata secara optimal.

“Masalah kita di sini kan TPA yang belum terbenahi secara baik, kemudian TPS juga masih amburadul. Ini yang nanti kita coba benahi bersama,” ungkapnya.

Mantan Bupati Asmat dua periode itu menegaskan bahwa penanganan sampah tidak bisa hanya mengandalkan pengumpulan dan pengangkutan, tetapi memerlukan teknologi pengolahan yang memadai.

“Kalau hanya pengumpulan dan pengangkutan bisa dilakukan, tapi kalau tidak ada teknologi untuk mengurai sampah, TPA akan tetap penuh. Ini membutuhkan modal dan investasi yang besar,” terangnya.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap adanya intervensi dan dukungan dari pemerintah pusat, khususnya dalam bentuk teknologi, kebijakan, serta investasi pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

“Kami berharap ke depan ada dukungan dari pemerintah pusat, terutama bagaimana pengelolaan sampah ini bisa ditangani dengan lebih baik,” tandasnya. (*)