Sorong Today, Sorong – Gubernur Elisa Kambu mengungkapkan bahwa progres pembangunan Kantor Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya yang berlokasi di Kilometer 16, Kota Sorong, telah mencapai sekitar 90 persen.

Menurut Gubernur Elisa Kambu, pekerjaan konstruksi utama telah rampung. Saat ini, pengerjaan difokuskan pada penyelesaian item-item kecil yang jumlahnya cukup banyak, namun memiliki nilai kontrak relatif kecil.

“Progresnya sudah sekitar 90 persen. Pekerjaan besar sudah selesai, tinggal beberapa item kecil. Kalau Tuhan izinkan, targetnya akhir bulan ini sudah tuntas,” ujar Gubernur PBD Elisa Kambu.

Dirinya menjelaskan, setelah pembangunan fisik dinyatakan selesai, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan mulai menyiapkan skema perpindahan aktivitas perkantoran secara bertahap ke lokasi baru tersebut. Perpindahan ini mencakup penataan ruang kerja, distribusi perangkat pendukung, hingga penyesuaian sistem layanan administrasi agar tetap berjalan optimal selama masa transisi.

Meski demikian, untuk peresmian gedung secara resmi masih akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan pemerintah pusat. Pemerintah daerah memilih untuk memprioritaskan penyelesaian seluruh pekerjaan teknis sebelum menetapkan agenda peresmian.

“Kita fokus selesaikan pekerjaan dulu. Untuk peresmian nanti kita komunikasikan dengan pemerintah pusat,” ucapnya.

Selain kantor gubernur dan perangkat daerah, sejumlah gedung lain di kawasan perkantoran tersebut turut menunjukkan progres signifikan. Gedung DPRP Papua Barat Daya dilaporkan telah rampung 100 persen dan siap digunakan.

Sementara itu, gedung Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat Daya dijadwalkan selesai dalam waktu dekat, sehingga keseluruhan kawasan pemerintahan dapat berfungsi secara terpadu.

“Pembangunan kawasan perkantoran ini dirancang sebagai pusat pemerintahan terpadu yang representatif, modern, dan mampu menunjang efektivitas pelayanan publik,” lanjutnya.

Kehadiran kompleks perkantoran ini diharapkan menjadi simbol penguatan tata kelola pemerintahan serta mempercepat pembangunan di provinsi termuda di Tanah Papua tersebut.

Menariknya, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menargetkan momentum peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang dapat dilaksanakan di kawasan perkantoran baru itu.

“Target kami, kalau semuanya berjalan sesuai rencana, upacara 17 Agustus bisa dilaksanakan di sana,” ungkapnya.

Jika target tersebut tercapai, maka peringatan HUT RI tahun ini akan menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya digelar di pusat pemerintahan baru Provinsi Papua Barat Daya.

Pemerintah daerah optimistis penyelesaian proyek tepat waktu akan memberikan dampak positif terhadap stabilitas pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat identitas kelembagaan Provinsi Papua Barat Daya di tingkat nasional. (*)