Sorong Today – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya bersama Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Papua Barat Daya, Mamberob Y. Rumakiek, menggelar kegiatan literasi keuangan dan bimbingan masyarakat terkait bahaya aktivitas keuangan ilegal serta perlindungan konsumen.

Kegiatan tersebut menyasar masyarakat di Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Distrik Warmasen, Kabupaten Raja Ampat, Rabu (4/11/2026).

Edukasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku usaha, agar lebih cerdas dalam mengelola keuangan serta mampu mengenali berbagai modus penipuan berkedok layanan keuangan, seperti pinjaman online ilegal, investasi bodong, dan penipuan melalui media digital.

Staf Ahli Bupati Raja Ampat Bidang Keuangan, Musliman, yang mewakili Bupati Raja Ampat, menyampaikan apresiasi kepada OJK dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya atas kepedulian serta kolaborasi dalam menghadirkan program edukasi tersebut.

Ia mengatakan, kegiatan literasi keuangan sangat penting untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat, terutama nelayan dan pelaku usaha kecil yang membutuhkan akses terhadap layanan keuangan formal.

Menurutnya, inklusi keuangan merupakan bagian dari agenda pembangunan nasional yang bertujuan memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses layanan keuangan yang aman, terjangkau, dan bermanfaat.

Di Kabupaten Raja Ampat yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan dengan jarak antarkampung cukup jauh dan terdiri atas 117 kampung, akses terhadap layanan keuangan formal masih menjadi tantangan yang perlu terus diperhatikan.

“Kampung Nelayan Merah Putih ini memiliki makna khusus. Pemerintah tengah mendorong program tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Sinergi program ini dengan literasi dan inklusi keuangan akan memperkuat fondasi ekonomi keluarga nelayan,” ujarnya.

Musliman juga mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap perkembangan teknologi digital yang tidak hanya membawa kemudahan, tetapi juga membuka peluang munculnya berbagai kejahatan keuangan.

Ia mengimbau masyarakat untuk selalu memastikan legalitas lembaga keuangan dan produk yang ditawarkan, tidak mudah tergiur janji keuntungan yang tidak masuk akal, serta menjaga kerahasiaan data pribadi.

Selain itu, masyarakat didorong membiasakan diri mencatat keuangan usaha, menabung, memanfaatkan pembiayaan dari lembaga resmi secara bijak, serta memahami hak sebagai konsumen dan melaporkan setiap penyimpangan melalui saluran pengaduan resmi.

Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh dan membagikan pengetahuan yang diperoleh kepada keluarga maupun masyarakat di lingkungan masing-masing.

Anggota DPD RI Dapil Papua Barat Daya, Mamberob Y. Rumakiek, mengatakan edukasi literasi keuangan sangat penting dilakukan mengingat perkembangan teknologi informasi dan media sosial semakin pesat.

Menurutnya, masyarakat saat ini semakin mudah menerima berbagai informasi dan penawaran transaksi keuangan melalui media sosial. Namun, tidak semua informasi tersebut dapat dipastikan kebenaran dan legalitasnya.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah maraknya penawaran pinjaman online ilegal, investasi bodong, serta berbagai modus penipuan yang menyasar masyarakat.

Mamberob menilai masih banyak masyarakat yang tergiur dengan tawaran keuntungan besar atau kemudahan memperoleh pinjaman tanpa terlebih dahulu memeriksa kebenaran dan legalitas penyedia layanan tersebut.

Akibatnya, masyarakat berpotensi mengalami kerugian finansial, bahkan terjerat persoalan utang akibat mengikuti transaksi keuangan ilegal.

“Kehadiran OJK di sini untuk memastikan dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bentuk-bentuk transaksi keuangan yang legal. Kita ingin mengantisipasi agar masyarakat tidak salah memilih dan tidak terjebak investasi bodong maupun pinjaman online ilegal,” kata Mamberob.

Ia menegaskan, masyarakat harus lebih cermat dalam mengambil keputusan keuangan agar uang yang diperoleh melalui kerja keras tidak hilang akibat penipuan.

“Jangan sampai uang yang dicari masyarakat dengan susah payah, termasuk para nelayan, justru hilang atau habis karena ditipu melalui transaksi online ilegal maupun penawaran yang menyesatkan,” tegasnya.

Menurut Mamberob, kegiatan edukasi tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi anggota atau komunitas Koperasi Nelayan Merah Putih, tetapi juga menyasar masyarakat luas di lingkungan sekitar.

Pemilihan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai lokasi kegiatan merupakan salah satu upaya mendekatkan edukasi keuangan kepada komunitas masyarakat pesisir yang memiliki aktivitas ekonomi dan kebutuhan layanan keuangan.

Ia mengungkapkan, kegiatan literasi keuangan bersama OJK telah beberapa kali dilaksanakan di wilayah Raja Ampat maupun Kabupaten Sorong sebagai bagian dari upaya berkelanjutan meningkatkan pemahaman masyarakat.

“Kita sudah beberapa kali melakukan kegiatan di Raja Ampat maupun Sorong bersama OJK. Ini menjadi upaya untuk terus memberikan edukasi dan pemahaman literasi keuangan supaya masyarakat tidak terjebak atau mengalami masalah akibat transaksi keuangan ilegal,” ujarnya.

Melalui kegiatan tersebut, Mamberob berharap masyarakat semakin memahami pentingnya memilih layanan keuangan yang legal, menjaga keamanan data pribadi, serta tidak mudah percaya terhadap tawaran investasi maupun pinjaman yang menjanjikan keuntungan atau kemudahan secara tidak wajar.

Ia juga berharap kolaborasi DPD RI dan OJK dapat terus diperkuat sehingga edukasi perlindungan konsumen dan literasi keuangan menjangkau lebih banyak masyarakat, termasuk nelayan dan pelaku usaha kecil di wilayah kepulauan Raja Ampat. (*)