Sorong Today – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui kegiatan Pendampingan Kebijakan Pelayanan Publik yang resmi dibuka oleh Gubernur PBD Elisa Kambu bertempat disalah satu Hotel di Kota Sorong, Rabu (13/10/2025).

Acara tersebut turut dihadiri oleh Wali Kota Sorong Septinus Lobat, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik Kementerian PANRB Ajib Rakhmawanto, serta sejumlah pejabat dari instansi pemerintah pusat dan daerah.

Kegiatan itu dibuka dengan ditandai penabuhan tifa oleh Gubernur PBD Elisa Kambu secara bersama-sama, mencerminkan semangat kolaborasi dalam membangun sistem pelayanan publik yang lebih baik di Provinsi Papua Barat Daya.

Dalam sambutannya, Gubernur PBD Elisa Kambu menekankan bahwa evaluasi pelayanan publik tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif. Ia menegaskan bahwa setiap rekomendasi harus diubah menjadi langkah konkret yang mampu memperbaiki sistem dan kualitas layanan publik secara nyata.

“Transformasi pelayanan publik tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Butuh kolaborasi lintas sektor, sinergi antar pemerintah daerah, serta dukungan penuh dari pemerintah pusat. Mari kita satukan langkah,” ujar Gubernur PBD Elisa Kambu.

Ia menyoroti pentingnya koordinasi dan semangat kerja bersama agar pelayanan publik tak hanya cepat, tapi juga bermartabat dan manusiawi.

Lebih lanjut, Gubernur Elisa mengapresiasi kegiatan pendampingan dan sosialisasi kebijakan pelayanan publik yang menurutnya strategis dalam membangun kapasitas SDM, serta memperkuat perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan evaluasi layanan secara berkelanjutan.

“Saya mengajak seluruh jajaran perangkat daerah dan unit pelayanan publik untuk mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh. Dengan pelayanan publik yang semakin baik, kepercayaan masyarakat akan tumbuh, dan pembangunan daerah akan berjalan lebih hebat,” ucapnya.

Sementara itu, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Ajib Rakhmawanto menyatakan bahwa kehadiran pihaknya di Papua Barat Daya merupakan bagian dari komitmen untuk membina dan memperkuat sistem pelayanan publik di seluruh Tanah Papua, termasuk di Papua Barat Daya.

“Data kami menunjukkan beberapa nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) di wilayah ini sudah mencapai kategori B. Namun, kami berharap capaian ini terus ditingkatkan,” kata Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Ajib Rakhmawanto.

Dirinya menekankan pentingnya peningkatan standar layanan, maklumat pelayanan, partisipasi masyarakat melalui survei dan kanal pelaporan, serta pengembangan inovasi seperti pelayanan jemput bola, pelayanan mandiri, hingga model pelayanan terpadu multi-channel.

“Kebijakan pelayanan publik harus terus dibina agar dapat memberikan kemudahan, kepuasan, dan kepercayaan bagi masyarakat,” imbuhnya.

Kegiatan pendampingan ini diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem pelayanan publik yang inklusif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 

Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, diharapkan Papua Barat Daya mampu mempercepat pembangunan daerah yang lebih inklusif dan bermartabat. (*)