Sorong Today, Sorong – Peringatan Hari Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang jatuh setiap 21 November kembali menjadi alarm penting bagi pemerintah pusat hingga daerah. 

Alih-alih seremoni rutin, momentum ini disebut sebagai waktu refleksi nasional atas perjalanan 24 tahun Otsus yang dinilai masih jauh dari tujuan awalnya.

Koordinator Fraksi Otsus DPR Papua Barat Daya, Franky Umpain menegaskan bahwa Otsus belum sepenuhnya menjawab problem mendasar di Tanah Papua. 

“Janji emas itu masih jauh dari terwujud,” ujar Franky Umpain merujuk pada ketimpangan pembangunan dan minimnya keterlibatan Orang Asli Papua (OAP) dalam proses pengambilan kebijakan.

Sejak diberlakukan pada 2001 hingga 2020, total dana Otsus mencapai Rp126,99 triliun, tetapi tak sedikit yang justru tersendat di meja birokrasi atau hilang akibat korupsi. 

“Sementara OAP tetap terpinggirkan di tanahnya sendiri,” ucapnya.

Kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Manokwari pekan lalu memunculkan harapan baru. Ia menegaskan komitmen untuk mengawal ketat penggunaan dana Otsus agar tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Papua.

“Mungkin selama ini masih banyak kekurangan. Ini tugas saya untuk memastikan ke depan bisa lebih efisien,” kata Wapres Gibran saat bertemu tokoh adat dan masyarakat Papua.

Gibran turut menempatkan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua sebagai ‘mesin penggerak’ yang diharapkan mampu memperbaiki tata kelola dan memastikan realisasi program berjalan sesuai target.

Namun, Franky Umpain mengingatkan bahwa tanpa langkah eksekusi yang nyata, pernyataan tersebut berisiko menjadi pengulangan retorika yang sama seperti Otsus jilid pertama.

Tahun 2025 menjadi tantangan tersendiri bagi enam provinsi di Papua. Pemangkasan anggaran Otsus pada tahap pertama memaksa pemerintah daerah menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lebih agresif menarik investasi swasta.

Ketua Komite Otsus Papua, Velix Vernando Wanggai menyebut situasi ini sebagai ‘tantangan sekaligus peluang’ untuk membangun efisiensi baru. Namun realisasinya tidak mudah, mengingat beberapa daerah masih menghadapi keterlambatan pencairan dana seperti Papua Barat hingga pertengahan 2025.

Selain itu, kasus-kasus korupsi kepala daerah semakin memperburuk ketidakpercayaan publik.

Di balik pembangunan fisik, persoalan mendasar di Papua masih berlangsung. Marginalisasi politik, pelanggaran HAM dan ketidakadilan ekonomi menjadi tiga persoalan utama yang menggerogoti legitimasi Otsus.

Data terbaru menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di beberapa provinsi Papua masih menjadi yang terendah di Indonesia yakni  Papua Pegunungan 53,4, Papua Tengah 59,8 serta Papua Barat 67.

Studi BRIN/LIPI menegaskan bahwa inkonsistensi implementasi kebijakan serta minimnya representasi suara OAP memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap Otsus.

Pemerintah Prabowo–Gibran kini berada pada titik strategis dengan pembentukan Badan Pengelolaan Percepatan Pembangunan Otsus Papua (BP3OKP). Lembaga ini diharapkan mampu mendorong partisipasi lintas kelompok mulai dari pemuda, tokoh adat, hingga elite politik.

Namun Franky Umpain menekankan bahwa esensinya bukan sekadar pada struktur kelembagaan, melainkan pada transparansi audit, dialog kebudayaan dan keterlibatan penuh OAP dalam proses pengambilan keputusan.

“Pendidikan antikorupsi bagi generasi muda Papua harus menjadi investasi jangka panjang. Kita tidak boleh terjebak dalam euforia Otsus,” tuturnya.

Meski jalan panjang masih terbentang, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua Barat Daya itu berharap peringatan Hari Otsus tahun ini menjadi momentum perbaikan menyeluruh. 

“Hari Otsus 2025 Harus Menjadi Titik Balik, Bukan Nostalgia Kegagalan. Negara harus hadir bukan melalui dana semata, tetapi melalui keadilan yang dirasakan hati nurani orang Papua,” tegasnya.

Jika tidak, Otsus bukan hanya gagal, tetapi berisiko menjadi simbol disintegrasi.

“Papua bukan beban, melainkan aset bangsa,” imbuhnya sembari mengakui bahwa orang Papua berhak atas masa depan yang adil. (*)