Sorong Today, – Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh pada 2 Mei 2026, Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Papua Barat Daya, Hartono menyoroti sejumlah persoalan mendasar di sektor pendidikan yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.

Menurut Hartono, terdapat lima fokus utama yang harus segera dibenahi guna meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Papua Barat Daya.

Fokus pertama diakuinya yakni kesenjangan kualitas pendidikan. Ia menilai ketimpangan masih sangat terasa antara wilayah Papua, khususnya daerah pedalaman, dengan wilayah Indonesia bagian barat.

“Kesenjangan akses dan kualitas pendidikan ini masih sangat terasa, terutama di wilayah-wilayah terpencil,” ujar Senator Hartoni, Sabtu (2/5/2026).

Kedua, terkait minimnya tenaga pengajar. Ia mengungkapkan distribusi guru hingga saat ini belum merata, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Bahkan, masih terdapat sekolah yang hanya memiliki satu tenaga pengajar untuk seluruh jenjang pendidikan.

“Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan. Ada sekolah yang hanya ditangani satu guru untuk semua jenjang,” ucapnya.

Ketiga, keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan. Banyak sekolah di Papua Barat Daya masih menghadapi kondisi bangunan yang tidak layak, rusak, serta kekurangan fasilitas penunjang seperti buku pelajaran.

Selanjutnya, faktor geografis dan aksesibilitas juga menjadi tantangan besar. Kondisi wilayah yang terdiri dari kepulauan serta daerah yang sulit dijangkau menyebabkan distribusi layanan pendidikan tidak merata.

“Letak geografis yang sulit dijangkau membuat distribusi guru, buku, dan fasilitas pendidikan menjadi tidak merata,” ucapnya.

Fokus kelima adalah faktor keamanan dan konflik sosial. Hartono mengungkapkan kondisi tersebut turut berdampak pada proses belajar mengajar di sejumlah wilayah.

“Situasi konflik di beberapa wilayah berdampak langsung terhadap aktivitas pendidikan, bahkan sampai menghentikan kegiatan belajar,” terangnya.

Senator berciri khas songkok hijau itu menegaskan bahwa peringatan Hardiknas seharusnya tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, melainkan momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sektor pendidikan, khususnya di Papua Barat Daya.

Ia berharap pemerintah pusat dan daerah dapat mengambil langkah konkret dan terintegrasi guna mengatasi berbagai persoalan tersebut.

“Pendidikan adalah kunci masa depan. Pemerintah harus hadir memastikan tidak ada anak bangsa yang tertinggal, termasuk di Papua Barat Daya,” pungkasnya. (*)