Sorong Today, Sorong – Badan Pengurus Daerah (BPD) Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Kota Sorong masa bakti 2025–2030 resmi dilantik dan dikukuhkan. 

Pelantikan dan pengukuhan tersebut dilaksanakan bertempat di Gedung Tongkonan Toraja, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Sabtu (10/1/2026).

BPD KKSS Kota Sorong periode 2025–2030 dinahkodai Firman Baco sebagai ketua. Pelantikan dan pengukuhan dilakukan langsung oleh Ketua Badan Pengurus Wilayah (BPW) KKSS Provinsi Papua Barat Daya Muhammad Said.

Pelaksanaan pelantikan dan pengukuhan ini disaksikan Gubernur PBD Elisa Kambu, Wakil Gubernur PBD Ahmad Nausrau, Pj Sekda PBD Yakob Kareth, Wali Kota Sorong Septinus Lobat, Wakil Wali Kota Sorong Anshar Karim, unsur pemerintah daerah, Forkopimda, pimpinan TNI-Polri, tokoh masyarakat, tokoh adat, warga KKSS serta pihak terkait lainnya.

Rangkaian acara pelantikan berlangsung meriah dengan menampilkan tarian adat khas Sulawesi Selatan yang berpadu dengan tarian adat Papua, sebagai simbol persatuan, keberagaman, dan keharmonisan budaya di Tanah Papua.

Gubernur PBD Elisa Kambu dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada pengurus BPD KKSS Kota Sorong yang baru dilantik. Ia menegaskan pentingnya peran KKSS sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga persatuan dan mendukung pembangunan.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, saya mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan dan pengukuhan BPD KKSS Kota Sorong. Amanah ini harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, tidak hanya untuk warga Sulawesi Selatan, tetapi juga untuk seluruh masyarakat Kota Sorong,” kata Gubernur PBD Elisa Kambu.

Gubernur menekankan prinsip “di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung”, sebagai pedoman hidup warga perantau di Tanah Papua. Menurutnya, warga KKSS yang tinggal, bekerja, dan menetap di Sorong adalah bagian dari masyarakat Papua yang memiliki tanggung jawab bersama menjaga keamanan, kedamaian, dan kemajuan daerah.

“Gunakan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki untuk memajukan Papua Barat Daya dan Kota Sorong. Tanah ini adalah rumah kita bersama yang harus dijaga dan dirawat,” tegasnya.

Elisa Kambu turut memberikan apresiasi atas kontribusi besar warga Sulawesi Selatan dalam pembangunan Kota Sorong dan wilayah Papua secara umum. Ia mengakui bahwa kemajuan kota tidak terlepas dari peran aktif masyarakat pendatang yang hidup berdampingan dengan masyarakat asli Papua.

Sementara itu, Ketua BPD KKSS Kota Sorong, Firman Baco menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk memimpin organisasi KKSS lima tahun ke depan.

“Ini adalah amanah besar untuk menjaga marwah leluhur kami di tanah rantau. Menjalankan roda organisasi sebesar KKSS bukanlah hal yang mudah, namun dengan kerja keras, kebersamaan, dan dukungan seluruh warga KKSS, kami optimistis dapat menjalankan tugas ini dengan baik,” ungkap Firman Baco.

Firman Baco menegaskan bahwa KKSS harus menjadi wadah perekat persaudaraan warga Sulawesi Selatan sekaligus mitra strategis pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah tanpa melupakan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

“Kami berkomitmen untuk hidup berdampingan secara harmonis, menghormati masyarakat asli Papua, serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Kota Sorong sesuai dengan visi kota yang maju, bersih, hijau, aman, dan sejahtera,” terangnya.

Dirinya mengajak seluruh pengurus dan warga KKSS untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal Sulawesi Selatan seperti sipakatau (saling memanusiakan), sipakainge (saling mengingatkan), dan sipakalebbi (saling menghargai) sebagai fondasi persatuan.

“Kekuatan kita ada pada persatuan. KKSS adalah rumah besar kita bersama, tidak boleh ada sekat di antara kita,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Firman Baco menyampaikan apresiasi kepada panitia pelaksana serta pemerintah daerah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Kota Sorong atas dukungan dan kerja sama yang terjalin selama ini.

Pelantikan dan pengukuhan BPD KKSS Kota Sorong diharapkan menjadi momentum penguatan peran organisasi dalam mendukung pembangunan daerah serta menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman masyarakat Papua Barat Daya. (*)