Sorong Today, Sorong – Sebagai provinsi baru, Papua Barat Daya (PBD) memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi daerah yang maju dengan memanfaatkan berbagai potensi sumber daya alam, ekonomi, sosial, dan budaya yang dimiliki.

Namun, seluruh potensi tersebut tidak akan mampu dikelola secara maksimal tanpa dukungan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

Pembangunan sebuah daerah tidak hanya bergantung pada infrastruktur dan investasi, tetapi juga pada kualitas manusia yang menjadi penggerak utama pembangunan.

Karena itu, keberadaan lembaga pendidikan, khususnya perguruan tinggi, memiliki peran strategis dalam menyiapkan generasi yang kompeten, inovatif, dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah.

Meski Papua Barat Daya hingga saat ini belum memiliki perguruan tinggi negeri, namun provinsi hasil pemekaran ini memiliki potensi pendidikan tinggi yang cukup besar.

Tercatat terdapat 11 perguruan tinggi swasta (PTS) dan 4 perguruan tinggi di bawah kementerian yang menjadi modal penting bagi pembangunan daerah otonomi baru (DOB) ini.

Keberadaan perguruan tinggi tersebut seharusnya tidak hanya dipandang sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam merancang dan mengawal pembangunan.

Kampus memiliki sumber daya akademik, tenaga ahli, serta kemampuan riset yang dapat membantu pemerintah dalam menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran.

Rektor Universitas Nani Bili Nusantara (UNBN) Sorong sekaligus Ketua Caretaker Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah Papua Barat Daya, Arnold Fredo Binter, S.Si.Teol., M.Si., menilai sudah saatnya pemerintah daerah membangun sinergi yang lebih kuat dengan perguruan tinggi swasta di wilayah PBD.

Menurut Arnold, perguruan tinggi swasta memiliki kontribusi besar dalam mencerdaskan masyarakat Papua Barat Daya.

Sebab, sebagian besar mahasiswa yang menempuh pendidikan di PTS merupakan putra-putri daerah yang nantinya akan menjadi tenaga pembangunan di berbagai sektor.

“Sudah saatnya dibutuhkan sinergisitas antara Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi Swasta di wilayah PBD dalam proses pembangunan,” ujar Arnold, Jumat (26/6/2026).

Ia menjelaskan, salah satu bentuk perhatian pemerintah daerah dapat dilakukan melalui dukungan kebijakan dan penganggaran.

Menurutnya, DPR Papua Barat Daya melalui Komisi IV yang membidangi pendidikan dan kesehatan dapat mendorong lahirnya regulasi daerah berupa Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) maupun Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang mengatur dukungan pemerintah terhadap pengembangan perguruan tinggi swasta.

Dukungan tersebut dapat diarahkan untuk membantu kegiatan operasional, penguatan kapasitas kelembagaan, hingga mendukung kegiatan penelitian yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Langkah ini dinilai penting karena perguruan tinggi swasta selama ini menjalankan operasionalnya secara mandiri. Padahal, mahasiswa yang dilayani merupakan masyarakat Papua Barat Daya yang juga menjadi bagian dari pembangunan daerah.

Selain sebagai pusat pendidikan, perguruan tinggi juga dapat menjadi pusat kajian dan inovasi bagi pemerintah.

Dalam kondisi efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat, keterlibatan akademisi lokal menjadi solusi strategis untuk membantu pemerintah daerah menghasilkan kebijakan berbasis data dan kajian ilmiah.

Arnold menegaskan, perguruan tinggi di Papua Barat Daya siap berkolaborasi dengan pemerintah dalam mendukung berbagai program pembangunan.

Akademisi, kata dia, dapat dilibatkan dalam penyusunan naskah akademik, kajian kebijakan publik, maupun penelitian untuk mengukur efektivitas program pemerintah provinsi serta kabupaten/kota.

Dengan melibatkan perguruan tinggi lokal, pemerintah tidak perlu selalu menggunakan tenaga ahli dari luar daerah yang membutuhkan biaya besar.

Selain lebih efisien, pemanfaatan akademisi lokal juga akan memperkuat kapasitas daerah dan memberikan ruang bagi putra-putri Papua Barat Daya untuk berkontribusi dalam pembangunan.

Akselerasi antara perguruan tinggi swasta, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota di Papua Barat Daya merupakan potensi besar yang hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal.

Ke depan, kampus dan pemerintah daerah harus berjalan bersama. Pemerintah membutuhkan kajian akademik untuk menghasilkan kebijakan yang tepat, sementara perguruan tinggi membutuhkan ruang aktualisasi agar ilmu pengetahuan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Papua Barat Daya sebagai provinsi baru memiliki kesempatan besar membangun fondasi masa depan. Dan salah satu fondasi terpenting itu adalah investasi pada manusia melalui pendidikan tinggi yang kuat, mandiri, dan terintegrasi dengan pembangunan daerah. (*)