Sorong Today – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kebijakan Sumber Daya Alam (SDA) di salah satu hotel di Kota Sorong, Kamis (25/9/2025).

Rakor ini difokuskan pada pemanfaatan energi terbarukan untuk mendukung sektor pertanian, kelautan, dan perikanan sebagai pilar utama ekonomi daerah.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Papua Barat Daya, Jhony Way, dengan penabuhan tifa didampingi Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Eksan Musa’ad.

Dalam sambutannya, Jhony Way menegaskan tema rakor kali ini, “Pemanfaatan Energi Terbarukan dalam Mendorong Produktivitas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan”, sangat relevan dengan arah pembangunan nasional maupun global.

“Pemerintah pusat sudah menegaskan arah kebijakan energi melalui berbagai regulasi, seperti UU Energi, UU Pangan, hingga UU Perikanan. Semua itu menekankan pentingnya diversifikasi energi, kedaulatan pangan, dan kesejahteraan nelayan serta petani,” ujarnya.

Ia menambahkan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 telah menggarisbawahi transisi energi, pembangunan hijau (green economy), dan penyelamatan sektor pangan serta perikanan sebagai penopang ekonomi nasional.

Menurut Jhony, Papua Barat Daya memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan, mulai dari tenaga surya, mikrohidro, biomassa, hingga energi laut. Energi ini bisa langsung diaplikasikan pada sektor produktif, misalnya irigasi berbasis tenaga surya untuk budidaya padi dan kopi.

“20 tahun ke depan kita tidak bisa lagi bergantung pada energi fosil. Karena itu, kita harus siap bertransformasi ke energi baru terbarukan mulai sekarang,” tegasnya.

Ia mengungkapkan rencana pendirian universitas negeri di Sorong tahun depan yang akan membuka program studi energi terbarukan dan kecerdasan buatan (AI). Hal ini, katanya, agar generasi muda Papua Barat Daya siap menghadapi tantangan zaman.

Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Eksan Musa’ad, menekankan bahwa Rakor ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi, sinergi, dan komitmen dalam mendukung transisi energi sebagaimana tertuang dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).

“Provinsi Papua Barat Daya saat ini sedang menyusun Rencana Umum Energi Daerah (RUED) yang sudah masuk tahap finalisasi. Energi Baru Terbarukan (EBT) adalah solusi utama untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil,” ujarnya.

Eksan menilai potensi energi terbarukan di Papua Barat Daya sangat beragam, mulai dari angin, gelombang laut, geotermal, hingga biomassa. Sayangnya, sebagian besar potensi tersebut belum dimanfaatkan optimal. Karena itu, ia menekankan pentingnya investasi dan insentif fiskal untuk mendorong pengembangannya.

“Kami ingin pemanfaatan EBT ini langsung dikaitkan dengan sektor unggulan, seperti pertanian, perikanan, dan kelautan. Di banyak negara, EBT sudah digunakan untuk irigasi, penerangan desa, hingga penggerak turbin yang mendukung ekonomi rakyat,” jelasnya.

Ia juga menyoroti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong sebagai lokasi strategis untuk menarik investasi industri energi terbarukan, termasuk produksi panel surya.

Menurut Eksan, seluruh rencana pengembangan energi terbarukan ini telah masuk dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJPD dan RPJMD Papua Barat Daya. Tantangan terbesar adalah bagaimana mewujudkan implementasi nyata di lapangan.

Rakor kali ini pun menjadi langkah awal untuk memperkuat arah pembangunan Papua Barat Daya yang berorientasi pada energi bersih, inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Energi terbarukan diharapkan bukan sekadar sumber daya, tetapi juga motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dunia pendidikan, dan investor, Papua Barat Daya berpeluang menjadi provinsi percontohan pengembangan energi terbarukan di kawasan timur Indonesia. (*)