Sorong Today, Sorong – Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Provinsi Papua Barat Daya menggelar kegiatan peningkatan kapasitas bagi lembaga penyedia layanan penanganan perempuan korban kekerasan. 

Kegiatan pelatihan tersebut berlangsung di salah satu hotel di Kota Sorong, Senin (24/11/25).

Pelatihan ini dibuka secara resmi oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Papua Barat Daya Atika Rafika mewakili Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu. Program tersebut dijadwalkan berlangsung selama dua hari hingga Selasa (25/11/25).

Dalam sambutannya, Asisten III Setda PBD Atika Rafika menyoroti kondisi memprihatinkan terkait tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Papua Barat Daya. Berdasarkan data SIMFONI PPA hingga 20 November 2025, tercatat 124 kasus kekerasan, di mana 38 kasus (64%) merupakan kekerasan seksual dan 116 kasus (93,55%) merupakan kekerasan terhadap perempuan.

“Angka ini hanya menggambarkan laporan yang masuk. Di lapangan, kasus yang tidak dilaporkan diyakini jauh lebih besar. Banyak korban masih enggan melapor karena menganggap kekerasan sebagai hal yang wajar dalam keluarga. Pola pikir ini harus segera diakhiri,” ujar Atika Rafika.

Ia menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan bertentangan dengan norma sosial, adat, hukum, maupun agama. Karena itu, pemerintah menilai perlu adanya kerja sama lintas sektor untuk menekan angka kekerasan dan memperbaiki sistem penanganannya.

“Penanganan kekerasan pada perempuan dan anak membutuhkan sinergitas dari keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dunia usaha, lembaga masyarakat, hingga pemerintah dari tingkat kampung hingga provinsi,” ucapnya.

Atika menyampaikan pentingnya optimalisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang dalam waktu dekat akan disahkan secara kelembagaan. 

Dirinya meminta agar UPTD PPA dapat bekerja maksimal dalam memberikan pendampingan serta memastikan penyelesaian kasus berjalan sesuai prosedur hukum.

“Saya mengajak seluruh keluarga di Papua Barat Daya untuk menanamkan nilai karakter dan kasih sayang sebagai upaya mencegah kekerasan sejak dini,” ajaknya.

Pada kesempatan tersebut, Atika mendorong seluruh pihak memperkuat jejaring koordinasi agar tercipta lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak di Papua Barat Daya.

“Mari kita wujudkan Papua Barat Daya yang damai dan harmonis,” imbuhnya.

Melalui pelatihan ini, pemerintah berharap kapasitas lembaga layanan semakin meningkat sehingga penanganan kasus kekerasan dapat dilakukan dengan lebih cepat, tepat dan berpihak pada korban. (*)