Sorong Today, Sorong – Lembaga Pemberdayaan Elang Center Provinsi Papua Barat Daya periode 2025-2030 resmi dilantik bertempat di Aula BPVP Sorong, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa (2/12/2025).

Lembaga Pemberdayaan Elang Center PBD itu dilantik dan dikukuhkan langsung oleh Gubernur PBD Elisa Kambu. Lembaga Pemberdayaan Elang Center ini dinahkodai Nebrianus Kambuaya sebagai Ketua Umum, didampingi Hamsyah R. Ardan sebagai Sekretaris Umum serta Kostantina R. Antoh sebagai Bendahara Umum.

Selain dilakukannya prosesi pelantikan pengurus, turut dilaksanakan pula agenda Rapat Kerja (Raker) ke-1 Lembaga Pemberdayaan Elang Center PBD.

Dalam sambutannya, Gubernur PBD Elisa Kambu menekankan bahwa kehadiran lembaga-lembaga pemberdayaan seperti Elang Center merupakan bagian penting dalam memperkuat kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah.

Gubernur menyampaikan apresiasi kepada seluruh penggagas dan pengurus Elang Center yang berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah.

“Kita semua hadir untuk Papua Barat Daya. Tidak untuk Gubernur, tidak untuk Bupati, tidak untuk politik. Kita hadir untuk kasih yang terbaik bagi tanah ini,” kata Gubernur PBD Elisa Kambu.

Ia mengakui bahwa inisiatif masyarakat dalam membentuk wadah pemberdayaan seperti Elang Center merupakan upaya positif untuk mendukung program pembangunan, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, sosial, dan peningkatan kualitas SDM.

Elisa menegaskan bahwa Papua Barat Daya menghadapi banyak persoalan yang memerlukan kolaborasi lintas sektor.

“Mulai dari ketersediaan pangan, pendidikan, kesehatan, hingga masalah sosial lainnya. Tentu semua ini perlu kita atasi bersama. Maka semua kekuatan ini harus bersatu untuk memajukan Papua Barat Daya,” jelasnya.

Tak hanya itu, Gubernur Elisa Kambu turut memaparkan beberapa program prioritas pemerintah yang sudah berjalan, termasuk Pendidikan gratis bagi siswa di Kota Sorong yang sebelumnya masih dibebani biaya pendaftaran, Penguatan layanan kesehatan, termasuk kebijakan mengirim 16 dokter spesialis untuk pendidikan lebih lanjut pada tahun ini, Penambahan 7 dokter spesialis asal Papua Barat Daya yang kembali untuk memperkuat pelayanan kesehatan di daerah hingga Rencana pemberian insentif bagi tenaga kesehatan agar dapat melayani masyarakat hingga wilayah terpencil.

“Kami mulai dengan hal-hal kecil yang tidak memerlukan biaya besar. Namun hal ini menjadi pondasi untuk perbaikan besar ke depan,” ucapnya.

Kemudian, Ketua Umum Elang Center, Nebrianus Kambuaya menuturkan bahwa lembaga ini akan fokus pada pemberdayaan masyarakat Papua Barat Daya melalui kolaborasi dengan seluruh perangkat pemerintah daerah.

“Lembaga ini hadir untuk mengakomodasi aspirasi rakyat Papua Barat Daya dan mengawal visi misi pemerintah. Ada lebih dari 21 bidang yang bekerja, mulai dari kesehatan, pendidikan, infrastruktur, perhubungan, hingga pariwisata,” tutur Ketua Umum Elang Center, Nebrianus Kambuaya.

Nebrianus membeberkan bahwa kehadiran Lembaga Pemberdayaan Elang Center ini akan bekerja di lapangan untuk mengidentifikasi masalah dan memberikan rekomendasi strategis kepada pemerintah.

“Kami lembaga non-pemerintah, jadi kami akan turun langsung melihat persoalan masyarakat dan memberikan masukan. Kita sudah selesai dengan politik. Sekarang kita satukan semua potensi untuk pemberdayaan masyarakat,” bebernya.

Pada kesempatan tersebut, dirinya kembali menekankan bahwa lembaga ini menjadi ruang inklusif bagi semua elemen masyarakat tanpa memandang perbedaan politik.

“Setelah dilantik kami akan melakukan rapat kerja pertama kami dan akan melakukan pemetaan berbagai isu strategis di Papua Barat Daya, diantaranya mengenai penguatan SDM, pengentasan masalah sosial, pemenuhan layanan dasar, pengembangan sektor pendidikan dan kesehatan, kemudian peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat serta advokasi kebijakan yang pro-rakyat,” terangnya.

Ia menambahkan bahwa, hasil dari rapat kerja nantinya akan dimuat dalam suatu rekomendasi sekaligus akan disampaikan kepada pemerintah daerah setempat sebagai bahan referensi penyusunan kebijakan strategis demi kemajuan Provinsi ke-38 di Indonesia ini.

“Rekomendasi yang dihasilkan dalam Raker ini akan disampaikan kepada pemerintah sebagai bahan referensi penyusunan kebijakan strategis,” imbuhnya. (*)