Sorong Today, Sorong – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua Barat Daya menggelar Focus Group Discussion (FGD)di Kota Sorong, selama dua hari, 3–4 Desember 2025.

Forum ini menjadi wadah bersama untuk memperkuat posisi masyarakat adat dalam arus investasi, sejalan dengan upaya memperkokoh implementasi Otonomi Khusus Papua.

FGD menghadirkan perwakilan masyarakat adat dari seluruh kabupaten/kota se-Papua Barat Daya, narasumber dari EcoNusa, serta sejumlah mitra strategis lintas sektor. 

Selama dua hari, berbagai isu mengenai tata kelola investasi berkeadilan dibahas secara mendalam hingga menghasilkan rekomendasi kebijakan, kelembagaan, dan ekonomi yang dinilai krusial untuk masa depan investasi di provinsi baru tersebut.

Sekretaris DPMPTSP Papua Barat Daya, Herry Widjasena mengatakan bahwa forum ini berfungsi sebagai ruang terbuka untuk menyerap masukan masyarakat adat yang selama ini berada di garis depan wilayah investasi.

“Dari dua hari ini, kita telah mendengar banyak masukan. Semua catatan akan kami susun dan kirimkan kepada pemerintah daerah serta pihak terkait agar dapat ditindaklanjuti,” kata Sekretaris DPMPTSP Papua Barat Daya, Herry Widjasena.

Ia menerangkan bahwa, sebagai tindak lanjut, Pemprov Papua Barat Daya tengah menyiapkan Forum Bisnis (Business Forum) yang akan mempertemukan pemerintah daerah, investor dari lima provinsi, hingga perwakilan konsulat. 

“Forum tersebut diarahkan untuk membuka peluang investasi yang berkeadilan dan berpihak pada masyarakat adat,” bebernya.

Kemudian, Pelaksana Program Community, Government and Stakeholder Engagement EcoNusa Kristian A. Renyaan menyampaikan apresiasinya terhadap upaya pemerintah melibatkan masyarakat adat sejak awal pembahasan.

“Masyarakat adat merasa dihormati dan didengar. Investasi bukan hanya soal uang, tapi bagaimana potensi lokal dapat dikembangkan tanpa merusak lingkungan dan wilayah adat,” ungkap Pelaksana Program Community, Government and Stakeholder Engagement EcoNusa Kristian A. Renyaan.

Menurut Kristian, kolaborasi antara pemerintah, LSM, akademisi, dan masyarakat adat menjadi prasyarat penting untuk mencegah konflik dan memastikan investasi membawa manfaat nyata.

Dari diskusi dua hari, forum merumuskan sejumlah rekomendasi strategis diantaranya:

A. Rekomendasi Kebijakan

• Penyusunan Peraturan Daerah/Perdasus tentang pengakuan dan mekanisme pemanfaatan tanah ulayat dalam kegiatan investasi.
• Penerapan prinsip FPIC (Free, Prior and Informed Consent) sebagai syarat utama investasi di wilayah adat.
• Integrasi regulasi Otsus dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 28/2025 dan OSS RBA), khususnya terkait pengelolaan wilayah adat.

B. Rekomendasi Kelembagaan

• Pembentukan Forum Kemitraan Investasi Berkeadilan yang melibatkan adat, pemerintah, dan investor.
• Penguatan peran MRP, Dewan Adat, dan LMA dalam verifikasi wilayah adat serta keterlibatan dalam proses perizinan.
• Penugasan OPD teknis untuk melakukan pendampingan terpadu kepada masyarakat adat dan UMKM.

C. Rekomendasi Ekonomi dan UMKM

• Pengembangan program pemberdayaan UMKM Orang Asli Papua (OAP) berbasis potensi lokal dan terhubung dengan rantai pasok investasi.
• Mendorong pola kemitraan usaha yang adil (fair partnership) antara investor dan komunitas adat.
• Penerapan praktik ekonomi restoratif, terutama di sektor kehutanan, kelautan, perikanan, pariwisata budaya, dan usaha kecil adat.

Dengan pelaksanaan FGD ini, diharapkan menjadi fondasi penting bagi Papua Barat Daya dalam merumuskan kebijakan investasi yang menghormati adat, memperkuat ekonomi lokal, dan menjaga keberlanjutan lingkungan. 

Rekomendasi dari forum tersebut dinilai sebagai langkah awal menuju tata kelola investasi yang inklusif dan berperspektif masyarakat adat. (*)