Sorong Today, Sorong – Rapat pembahasan materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2025 oleh Panitia Khusus (Pansus) DPR Papua Barat Daya terpaksa ditunda setelah pihak Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Barat Daya tidak menghadiri rapat.

Rapat yang sedianya digelar di Kantor DPR Papua Barat Daya di Kota Sorong pada Senin (13/4/2026) itu tidak dapat dilanjutkan lantaran ketidakhadiran atau absennya pimpinan Bapperida PBD yang dinilai memiliki peran kunci dalam pembahasan LKPJ.

Ketua Pansus LKPJ, Cartensz I.O. Malibela menegaskan bahwa jadwal rapat telah ditetapkan jauh hari dan undangan resmi telah disampaikan kepada pihak eksekutif.

“Kita sudah jadwalkan dan surat juga sudah disampaikan sejak minggu lalu. Harapannya pembahasan LKPJ ini bisa berjalan sesuai jadwal, karena ini penting untuk perbaikan kinerja pemerintah ke depan,” ujar Ketua Pansus LKPJ, Cartensz I.O. Malibela.

Cartensz kembali menyayangkan ketidakhadiran pimpinan Bapperida. Ia menilai kehadiran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) sangat krusial karena berkaitan langsung dengan keabsahan data yang disampaikan.

“Kenapa pimpinan harus hadir? Karena pimpinan bertanggung jawab atas data yang diserahkan. Dalam pembahasan tadi saja, ada data yang tidak sesuai antara yang dipresentasikan dan dokumen yang kami miliki,” tegasnya.

Dirinya menekankan bahwa OPD tidak hanya bertanggung jawab kepada gubernur sebagai pihak eksekutif, tetapi juga kepada DPR sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Kalau DPR sudah jadwalkan, maka mereka harus hadir. Ini bagian dari tanggung jawab bersama,” tuturnya.

Cartensz berharap Gubernur Papua Barat Daya dapat memberikan arahan tegas kepada seluruh pimpinan OPD agar lebih kooperatif dalam menghadiri rapat bersama DPR.

“Kita harap gubernur mengarahkan OPD agar proaktif. Ini bukan formalitas, tapi menyangkut evaluasi kinerja tahun 2025 untuk perbaikan ke depan,” ucapnya.

Akibat ketidakhadiran tersebut, rapat pun diskors dan dijadwalkan ulang.

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus, Yanto Yatam menegaskan bahwa peran Bapperida sangat vital dalam penyusunan RKPD karena merupakan pusat perencanaan pembangunan daerah.

“Bapperida ini sumber utama penyusunan RKPD. Jadi mereka harus proaktif dan kooperatif,” kata Wakil Ketua Pansus, Yanto Yatam.

Lebih lanjut, dirinya menegaskan pula bahwa DPR tidak mencari kesalahan, melainkan menjalankan fungsi pengawasan demi kepentingan publik.

“Kami tidak mencari-cari kesalahan. Tugas kami memastikan kepada publik bahwa pemerintahan berjalan baik dan benar,” jelasnya.

Menurut Yanto, pembahasan LKPJ merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menempatkan eksekutif dan legislatif sebagai mitra sejajar.

Kemudian, Sekretaris Pansus, La Ode Samsir menyampaikan bahwa pembahasan LKPJ memiliki nilai strategis dan tidak boleh dianggap remeh.

“Pembahasan LKPJ ini dimulai dari paripurna, artinya ada marwah yang harus dijaga. Ini bukan sekadar formalitas,” tegas Sekretaris Pansus, La Ode Samsir.

Ia menjelaskan, pembahasan ini bertujuan untuk mengoreksi arah kebijakan pembangunan agar tetap sesuai dengan dokumen perencanaan seperti RPJMD.

“Kalau ada yang keluar dari jalur RPJMD atau penganggaran, di sinilah kita luruskan,” imbuhnya.

Rapat pembahasan LKPJ bersama Bapperida dijadwalkan ulang dan direncanakan akan kembali digelar pada Rabu (15/4/2026) dengan harapan pimpinan OPD dapat hadir secara lengkap.

“Kami ingin pembahasan ini berjalan maksimal dan substansial,” pungkasnya. (*)