Sorong Today, Sorong – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) bersama BPJS Kesehatan tidak hanya menyoroti capaian kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),namun menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.

Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan yang digelar disalah satu hotel di Kota Sorong, Selasa (14/4/2026). Forum ini menjadi ajang evaluasi sekaligus penguatan strategi untuk mewujudkan layanan kesehatan yang merata, cepat, dan berkualitas di seluruh wilayah Papua Barat Daya.

Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu menyampaikan bahwa keberhasilan program JKN tidak semata diukur dari tingginya angka kepesertaan. Menurutnya, indikator utama keberhasilan adalah sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan manfaat layanan kesehatan secara langsung.

“Capaian Universal Health Coverage (UHC) patut kita syukuri, namun pekerjaan kita belum selesai. Tantangan terbesar kita adalah memastikan layanan kesehatan itu benar-benar mudah diakses, cepat, dan berkualitas hingga ke daerah terpencil,” ujar Gubernur PBD Elisa Kambu.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah telah melakukan berbagai langkah strategis, mulai dari mendorong pendaftaran masyarakat melalui segmen PBPU Pemda, menjamin ketersediaan anggaran iuran, hingga memperluas kerja sama layanan kesehatan. Saat ini, cakupan layanan telah melibatkan 123 fasilitas kesehatan tingkat pertama dan 11 rumah sakit.

Meski demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi, terutama terkait distribusi layanan kesehatan di wilayah terpencil, kualitas pelayanan, serta tingkat kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan program JKN secara optimal.

Gubernur Elisa Kambu menegaskan bahwa program JKN merupakan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Regulasi tersebut mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk hadir menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat.

Selain itu, kebijakan ini juga selaras dengan arah pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto yang menempatkan sektor kesehatan sebagai prioritas, termasuk melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang optimalisasi program JKN.

Dalam forum tersebut, Gubernur juga mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak hanya fokus pada peningkatan jumlah peserta, tetapi juga memastikan kualitas layanan, transparansi pengelolaan anggaran, serta kepatuhan terhadap regulasi.

“Jangan sampai masyarakat sudah terdaftar, tetapi masih kesulitan mendapatkan layanan. Ini yang harus kita benahi bersama,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Guberbur turut mengapresiasi peran pemerintah kabupaten/kota, tenaga kesehatan, serta BPJS Kesehatan dalam mendorong capaian UHC di Papua Barat Daya.

Kedepan, dituturkannya bahwa Pemprov PBD menargetkan peningkatan kualitas layanan kesehatan berbasis kebutuhan masyarakat, termasuk memperkuat fasilitas kesehatan di daerah terpencil guna mengurangi kesenjangan layanan.

“Dengan sistem jaminan kesehatan yang kuat dan layanan yang berkualitas, kita ingin memastikan masyarakat Papua Barat Daya hidup lebih sehat, produktif, dan sejahtera,” imbuhnya. (*)