Sorong Today, Sorong – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sorong terus memperkuat sinergi dalam memberikan perlindungan kepada pekerja sektor jasa konstruksi.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Implementasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang digelar di salah satu hotel di Kota Sorong, Selasa (14/4/2026).

Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh tenaga kerja konstruksi di Papua Barat Daya memperoleh jaminan perlindungan kerja yang layak, terutama terhadap risiko kecelakaan kerja yang tergolong tinggi di sektor tersebut.

Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu mengatakan bahwa rapat koordinasi ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi para pekerja konstruksi.

“Kehadiran kita di sini menjadi bentuk nyata dari komitmen bersama dalam memberikan kepastian dan perlindungan bagi para tenaga kerja konstruksi di Provinsi Papua Barat Daya,” ujar Gubernur PBD Elisa Kambu.

Menurutnya, sektor jasa konstruksi merupakan salah satu bidang dengan tingkat risiko kerja yang tinggi. Oleh karena itu, setiap pekerja wajib mendapatkan perlindungan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Karena konstruksi ini pekerjaannya berisiko tinggi, maka setiap orang yang bekerja harus dijamin agar mereka bisa bekerja dengan rasa aman dan tenang,” jelasnya.

Gubernur turut menginstruksikan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) agar memastikan setiap proyek konstruksi baik melalui mekanisme tender maupun penunjukan langsung wajib mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

“Sekali lagi ditegaskan, wajib hukumnya mendaftarkan para pekerja sebagai peserta jaminan kecelakaan kerja jasa konstruksi BPJS Ketenagakerjaan,” tegasnya.

Kemudian, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sorong, Iguh Bimantoroyudo menyampaikan komitmen pihaknya dalam memberikan perlindungan menyeluruh bagi seluruh pekerja, termasuk di sektor konstruksi.

“BPJS Ketenagakerjaan memiliki komitmen penuh untuk memastikan seluruh pekerja, termasuk pekerja sektor jasa konstruksi, mendapatkan perlindungan yang menyeluruh,” kata Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sorong, Iguh Bimantoroyudo.

Dirinya mengungkapkan, sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 296 proyek jasa konstruksi di wilayah Papua Barat Daya telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Capaian ini menunjukkan meningkatnya kesadaran pemerintah daerah maupun pelaksana proyek terhadap pentingnya perlindungan tenaga kerja.

Kendati demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu dioptimalkan, di antaranya kepatuhan dalam pendaftaran proyek, ketepatan pelaporan jumlah tenaga kerja, serta kesinambungan perlindungan selama masa pelaksanaan pekerjaan berlangsung.

Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan sinergi antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan BPJS Ketenagakerjaan semakin kuat, sehingga implementasi program perlindungan pekerja konstruksi dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (*)