Sorong Today – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menegaskan komitmennya mempercepat penyediaan hunian layak di Papua melalui penguatan kolaborasi lintas sektor.

Hal ini disampaikan dalam kegiatan “Inspiratif Hunian untuk Rakyat Papua” yang digelar di Aula Rektorat lantai III Universitas Muhammadiyah Sorong, Minggu (26/4/2026).

Kegiatan ini mempertemukan pemerintah, BP Tapera, serta pengusaha muda Papua guna mendorong percepatan akses rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menteri PKP, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa pembangunan perumahan di Papua harus dilakukan secara kolaboratif. Menurutnya, keterlibatan pengusaha muda lokal menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan sekaligus menggerakkan ekonomi daerah.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Pengusaha muda Papua harus menjadi pelaku utama dalam pembangunan di daerahnya,” ujar Maruarar.

Sebagai langkah konkret, pemerintah menyiapkan kuota 3.000 unit rumah subsidi di Papua pada tahun 2026.

Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh hunian layak dengan skema pembiayaan yang ringan, terjangkau, dan berkelanjutan.

Selain itu, pemerintah bersama BP Tapera juga mendorong perluasan akses pembiayaan perumahan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kondisi masyarakat Papua.

Forum ini turut menjadi ruang diskusi antara pemerintah dan pelaku usaha terkait tantangan pembangunan perumahan, mulai dari pembiayaan, ketersediaan lahan, hingga infrastruktur pendukung.

Melalui sinergi yang kuat, pemerintah optimistis program rumah subsidi di Papua dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, serta memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal.