Sorong Today, Sorong – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menerima bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) Bina Lingkungan berupa enam unit motor tiga roda dari Bank Papua untuk mendukung pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan.

Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis kepada Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, dalam kegiatan yang berlangsung di Vega Hotel, Kota Sorong, Jumat (7/8/2026).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, menyampaikan apresiasi kepada Bank Papua atas kepeduliannya terhadap isu lingkungan melalui program CSR.

Menurutnya, bantuan tersebut diharapkan menjadi contoh bagi perusahaan dan lembaga perbankan lainnya agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memberikan perhatian terhadap kelestarian lingkungan.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Bank Papua atas program CSR ini. Kami berharap langkah ini dapat memotivasi perusahaan-perusahaan lain agar tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek ekologi dan lingkungan. Sebab sebaik apa pun pertumbuhan ekonomi, jika ekologinya tidak dijaga, maka bencana akan menjadi ancaman,” ujar Julian.

Ia mengingatkan bahwa dunia saat ini tengah menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin nyata.

Karena itu, seluruh pihak harus mengambil langkah konkret untuk menjaga lingkungan, salah satunya melalui penghijauan dan pengelolaan sampah.

Julian mengungkapkan, Kementerian Lingkungan Hidup menargetkan penanaman dua miliar pohon di seluruh Indonesia pada tahun 2026 sebagai upaya menekan dampak perubahan iklim.

“Jangan menunggu sampai bumi semakin panas, banjir, longsor, dan kebakaran terjadi di mana-mana baru kita sadar. Pada saat itu, nilai uang tidak akan berarti jika lingkungan sudah rusak,” tegasnya.

Motor Sampah Disalurkan untuk Kelompok Pengelola SampahEnam unit motor tiga roda tersebut akan disalurkan kepada kelompok masyarakat yang aktif mengelola sampah di beberapa daerah.

Rinciannya, satu unit untuk Kabupaten Raja Ampat, dua unit untuk Kabupaten Sorong, dan tiga unit untuk Kota Sorong.

Menurut Julian, bantuan ini diprioritaskan bagi kelompok yang benar-benar melakukan aktivitas pemilahan, pengangkutan, dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

“Kami akan melakukan pengawasan agar kendaraan ini benar-benar dimanfaatkan oleh kelompok yang aktif mengelola sampah. Pengalaman sebelumnya, ada bantuan yang tidak dimanfaatkan secara optimal. Kali ini kami ingin memastikan bantuan ini tepat sasaran dan memberi manfaat nyata,” katanya.

Julian menegaskan bahwa pengelolaan sampah kini menjadi salah satu prioritas nasional sesuai arahan Presiden Republik Indonesia dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Gerakan Indonesia Bersih.

Karena itu, ia meminta pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota tidak hanya mengandalkan bantuan CSR, tetapi juga mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.

“Kalau Bank Papua sudah membantu, bukan berarti pemerintah hanya bergantung pada CSR. Pemerintah daerah juga wajib menganggarkan sarana dan prasarana persampahan melalui APBD karena pengelolaan sampah akan menjadi salah satu indikator penilaian keberhasilan kepala daerah,” jelasnya.

Selain pengelolaan sampah, DLH Papua Barat Daya juga terus memperkuat program penghijauan di kawasan perkotaan.

Julian mengatakan penanaman pohon telah dilakukan di sepanjang median jalan menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong dan akan terus diperluas.

Beberapa jenis pohon yang ditanam antara lain Mahoni, Ketapang Kencana, Trembesi, dan Pucuk Merah, yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus memperindah kawasan perkotaan.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan Papua Barat Daya yang bersih, hijau, dan berkelanjutan di tengah tantangan perubahan iklim global. (*)