Sorong Today, Aimas — Momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi kesempatan bagi anggota DPRK Sorong untuk menyuarakan aspirasi masyarakat, khususnya terkait masih terbatasnya akses infrastruktur jalan di wilayah pesisir dan pedalaman Kabupaten Sorong, Senin (17/8/2026).

Anggota DPRK Sorong Fraksi Otsus, Alberto Tasmian, meminta Pemerintah Kabupaten Sorong memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah terpencil.

Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya terfokus pada wilayah perkotaan, tetapi harus menjangkau masyarakat yang berada di distrik dan kampung terpencil agar manfaat kemerdekaan benar-benar dirasakan seluruh masyarakat.

“Dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia ini, kami mengharapkan kepada pemerintah agar pembangunan di Kabupaten Sorong lebih melihat wilayah di pinggiran, terutama distrik-distrik terpencil,” ujar Alberto.

Ia menyebut sejumlah wilayah yang membutuhkan perhatian, di antaranya Distrik Klawak, Hobard, Klabot hingga Beraur, khususnya terkait kondisi akses jalan.

Menurut Alberto, ketersediaan jalan yang layak akan membuka akses masyarakat terhadap berbagai kebutuhan, termasuk meningkatkan aktivitas ekonomi dan mempermudah mobilitas warga.

“Dengan adanya akses jalan yang dibuka, pemberdayaan ekonomi masyarakat bisa membawa perubahan terhadap kehidupan masyarakat. Dengan begitu, masyarakat benar-benar merasakan dampak kemerdekaan melalui pembangunan yang ada,” katanya.

Sementara itu, Anggota DPRK Sorong sekaligus tokoh pemuda Moi Kalabra, Abner Malasmene, juga menyoroti persoalan serupa.

Ia mengatakan masyarakat di sejumlah distrik dan kampung masih mengeluhkan kondisi infrastruktur jalan yang sulit dilalui.

Menurut Abner, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat, terutama ketika membawa hasil usaha atau hasil pertanian dari kampung menuju pusat kota Sorong untuk dipasarkan.

“Yang kami harapkan kepada pemerintah, lebih khusus Kabupaten Sorong, adalah bagaimana melihat kembali pembangunan di daerah-daerah pesisir dan pedalaman, terutama infrastruktur jalan,” ujar Abner.

Ia memahami bahwa pemerintah daerah saat ini menghadapi keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi.

Namun, menurutnya, kondisi tersebut tidak seharusnya menghilangkan perhatian terhadap kebutuhan dasar masyarakat di wilayah terpencil.

Abner meminta pemerintah daerah dapat menentukan titik-titik jalan yang paling membutuhkan penanganan untuk segera dikerjakan secara bertahap.

“Kalau bisa, titik-titik mana yang tidak bisa dilewati kendaraan itu langsung dikerjakan, supaya masyarakat bisa mengakses kampung dan distrik,” katanya.

Abner secara khusus mencontohkan kondisi ruas jalan Kewari menuju Beraur yang menurutnya hingga kini masih mengalami kerusakan dan sulit digunakan masyarakat.

Ia menilai kondisi tersebut menjadi persoalan serius mengingat Beraur merupakan salah satu distrik yang memiliki sejarah panjang di Kabupaten Sorong.

“Jalan dari Kewari ke Beraur itu salah satu contoh. Sampai hari ini jalan sudah tidak bisa digunakan karena rusak,” ungkapnya.

Menurut Abner, usia pemerintahan Distrik Beraur bahkan telah berlangsung sejak masa pemerintahan Belanda.

Namun, kondisi akses jalan menuju wilayah tersebut dinilai belum mengalami perubahan signifikan.

Ia berharap persoalan tersebut menjadi perhatian serius pemerintah karena akses jalan memiliki kaitan erat dengan pelayanan publik, mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di wilayah pedalaman.

Selain meminta perhatian Pemkab Sorong, Abner juga mendorong adanya sinergi antara Pemerintah Kabupaten Sorong dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam menangani persoalan infrastruktur jalan di wilayah pesisir dan pedalaman.

Menurutnya, pembangunan jalan di daerah terpencil membutuhkan perencanaan dan kerja sama lintas pemerintahan agar dapat diselesaikan secara bertahap.

“Kami minta sinergi antara Kabupaten Sorong dengan provinsi untuk melihat jalan-jalan di pedalaman. Pedalaman ini harus diatasi dalam beberapa tahun ke depan,” tegasnya.

Anggota DPRK Sorong berharap momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI tidak hanya menjadi perayaan seremonial, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kemerdekaan harus diwujudkan melalui pembangunan yang merata.

Akses jalan yang memadai dinilai menjadi salah satu bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam membuka keterisolasian wilayah, memperlancar aktivitas ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di pesisir maupun pedalaman Kabupaten Sorong. (*)