Sorong Today, Sorong – Puluhan aktivis bersama ratusan sopir truk se-Papua Barat Daya menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Fuel Terminal PT Pertamina Sorong, Kota Sorong, Senin (26/1/2026).

Aksi ini dilakukan untuk menyoroti dugaan maraknya praktik mafia bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang dinilai merugikan masyarakat kecil.

Massa aksi tiba di Fuel Terminal PT Pertamina Sorong sekitar pukul 11.40 WIT. Sebelumnya, sekitar pukul 10.20 WIT, massa terlebih dahulu mendatangi Kantor DPRP Papua Barat Daya untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka kepada wakil rakyat.

Aksi tersebut melibatkan puluhan unit mobil truk dan ratusan sopir, yang tampak memadati jalur di sekitar lokasi aksi. Para peserta membawa spanduk tuntutan yang dipasang di bagian depan truk serta mengenakan pita merah sebagai simbol perlawanan terhadap dugaan praktik mafia BBM bersubsidi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, massa menduga adanya penyaluran BBM bersubsidi yang tidak wajar di sejumlah SPBU di Kota Sorong dan sekitarnya. Selain itu, mereka juga menyoroti dugaan penimbunan BBM bersubsidiyang diduga melibatkan oknum pegawai SPBU, sehingga memicu kelangkaan BBM dan antrean panjang di berbagai SPBU.

Dalam orasinya, Manaf Rumodar, selaku orator aksi menyampaikan sejumlah tuntutan utama kepada PT Pertamina. Ia mendesak agar Pertamina memberikan penjelasan terbuka terkait sering terjadinya kekosongan BBM bersubsidi di SPBU.

“Kami mendesak PT Pertamina memperjelas pendistribusian BBM bersubsidi seperti Biosolar, Pertalite, dan Minyak Tanah di wilayah Sorong dan sekitarnya,” ujar Manaf.

Selain itu, massa juga meminta Pertamina memastikan pendistribusian BBM bersubsidi tepat sasaran dan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

“Kami mendesak manajemen PT Pertamina Papua Barat Daya untuk bertanggung jawab atas dugaan penyimpangan distribusi BBM,” tegasnya.

Tak hanya itu, massa menuntut agar Pertamina memberikan sanksi tegas hingga pemecatan terhadap oknum karyawan yang terbukti terlibat dalam praktik penyelewengan BBM bersubsidi.

Massa turut pula meminta adanya peningkatan sistem pengawasan, khususnya dalam pembelian BBM bersubsidi melalui aplikasi MyPertamina, agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

Aksi tersebut turut dihadiri Anggota DPRP Papua Barat Daya Fraksi Otsus, Robert George Yulius Wanma.

Robert menegaskan bahwa BBM bersubsidi merupakan hak masyarakat kecil dan tidak boleh dimanfaatkan oleh oknum untuk kepentingan pribadi.

“Subsidi adalah hak rakyat. Ini untuk masyarakat lemah dan kurang mampu, bukan untuk kepentingan satu atau dua oknum,” tegas Robert di hadapan massa.

Ia menyatakan siap memperjuangkan aspirasi para sopir truk dan masyarakat, serta mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan mafia BBM.

Robert bahkan meminta agar SPBU yang terbukti terlibat dalam praktik penyaluran BBM ilegal ditutup dan diproses secara hukum.

“Untuk mafia kita semua tahu. Jangan baku tipu. Bahkan kita tahu tempatnya. Kita tahu siapa yang memback-up. Jadi stop baku tipu. Kami minta aparat bereskan ini,” ucapnya yang disambut sorak massa aksi.

Usai membacakan tuntutan, massa aksi menyerahkan dokumen tuntutan resmi kepada pihak PT Pertamina untuk ditindaklanjuti.

Menanggapi aksi tersebut, Sales Area Manager Papua Barat PT Pertamina Patra Niaga, Arif Rohman Khakim menyampaikan bahwa pihaknya menerima aspirasi massa dengan baik.

“Saya mewakili Pertamina menerima dengan baik aspirasi dari rekan-rekan yang disampaikan pada hari ini. Kami mengapresiasi penyampaian aspirasi yang berlangsung tertib, aman, dan kondusif,” ujarnya.

Arif menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan akan dibawa ke pimpinan Pertamina untuk dipelajari dan segera ditindaklanjuti sesuai kewenangan.

“Kami akan membawa aspirasi ini ke pimpinan kami, mempelajarinya, dan segera menindaklanjutinya. Kami juga mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran kepolisian dan TNI yang telah membantu pengamanan sehingga kegiatan berjalan aman dan kondusif,” tandasnya.

Aksi unjuk rasa berlangsung aman, tertib, dan kondusif dengan pengawalan ketat aparat kepolisian dan TNI hingga massa membubarkan diri. (*)