Sorong Today – Yayasan Papua Lestari menggelar audiensi bersama Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Papua Barat Daya pada Jumat, 22 Mei 2026, di Kantor Bapperida Papua Barat Daya, Jalan Kilang Km 10, Kota Sorong.

Audiensi tersebut membahas penguatan penanggulangan HIV/AIDS melalui skema kontrak sosial (social contracting) yang melibatkan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil.

Pertemuan ini turut dihadiri perwakilan dari Yayasan Sorong Sehati, Yayasan Sahabat Noken Mandiri, Yayasan Tifa Mandiri serta media online Sorong Today.

Dalam audiensi tersebut, Yayasan Papua Lestari menyoroti tantangan penanganan HIV/AIDS di Papua Barat Daya, khususnya pada populasi kunci yang masih menghadapi keterbatasan advokasi dan dukungan berkelanjutan.

Upaya ini sejalan dengan target Triple Eliminasi HIV/AIDS yakni zero infeksi baru, zero kematian akibat AIDS, dan zero diskriminasi.

Audiensi juga membahas implementasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021 terkait mekanisme swakelola tipe III yang membuka ruang kerja sama pemerintah dengan organisasi masyarakat sipil dalam program social contracting.

Melalui pertemuan tersebut, Yayasan Papua Lestari mendorong Bapperida agar mengintegrasikan isu penanggulangan HIV ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RKPD, Renstra, hingga penganggaran daerah.

Selain itu, dibahas pula pentingnya dukungan kebijakan dan alokasi anggaran berkelanjutan untuk layanan pencegahan, pengobatan, pendampingan, dan perlindungan hak Orang Dengan HIV/AIDS (ODHIV).

Kepala Bidang Ekososbud Bapperida Papua Barat Daya, Flora Karet mengatakan pihaknya akan mendorong seluruh pihak, khususnya pemerintah daerah, untuk memberikan dukungan penuh melalui pendanaan dan kerja sama bersama yayasan-yayasan yang bergerak di bidang penanganan penyakit menular.

Menurutnya, organisasi masyarakat sipil perlu diberikan ruang dan dukungan agar lebih leluasa melakukan pencegahan dan penanganan kasus di tengah masyarakat.

Ia juga mengajak seluruh OPD teknis dan pemangku kepentingan untuk serius terlibat dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS di Papua Barat Daya.

“Perlu ada keterlibatan pemerintah secara luas dan serius agar program penanganan HIV/AIDS berjalan efektif dan berkelanjutan,” tegas Flora. (*)