Sorong Today, Aimas – Anggota Komisi C DPRK Sorong, Isack Yable dan Ketua Kelompok Khusus (Fraksi Otonomi Khusus) DPRK Sorong, Wempy Abret, meminta Bupati Sorong Johny Kamuru untuk memberikan perhatian khusus terhadap penyelesaian ruas Jalan KMT Seget-Arar yang menjadi akses penting bagi masyarakat dan wilayah operasional perusahaan migas.

Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama DPRK Sorong, Anggota DPD RI Dapil Papua Barat Daya Mamberob Y Rumakiek, pihak Petrogas Basin Ltd Arar, SKK Migas, Pertamina, perusahaan pengguna jalan lainnya, serta masyarakat adat Distrik Seget di Kantor Petrogas Basin Ltd Arar, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Sabtu (13/6/2026).

Pertemuan tersebut membahas percepatan perbaikan infrastruktur Jalan KMT Seget dan Jalan Arar yang selama ini menjadi keluhan masyarakat karena kondisi akses yang dinilai belum memadai.

Anggota Komisi C DPRK Sorong, Isack Yable yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi inisiatif Petrogas Basin Ltd yang memfasilitasi pertemuan tersebut sebagai ruang komunikasi antara masyarakat, pemerintah, DPRK, dan pihak perusahaan.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu menjadikan ruas Jalan KMT-Arar sebagai salah satu prioritas pembangunan karena wilayah tersebut merupakan kawasan penghasil migas yang memberikan kontribusi bagi daerah.

“Saya selaku anggota Komisi C yang membidangi infrastruktur sangat menekankan kepada Bupati Sorong agar lebih fokus melihat jalur KMT-Arar. Jalan ini sangat penting bagi masyarakat dan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut,” ujarnya.

Isack meminta Bupati Sorong bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, khususnya Dinas Pekerjaan Umum, agar mengarahkan perhatian dan anggaran untuk penyelesaian jalan tersebut.

Ia menilai pembangunan ruas jalan utama harus menjadi prioritas sebelum pemerintah mengerjakan ruas-ruas jalan lainnya.

“Kita harus fokus pada jalan utama terlebih dahulu karena ini berkaitan langsung dengan kelancaran ekonomi masyarakat. Jangan sampai jalan utama yang menjadi akses vital justru terabaikan,” tegasnya.

Selain itu, Isack juga mendorong agar status pengelolaan Jalan KMT Seget-Arar dapat diperjelas dan melibatkan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat melalui Balai Jalan, mengingat kawasan tersebut berkaitan dengan aktivitas perusahaan migas yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara.

Ia juga meminta agar pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memperhatikan daerah penghasil.

“Daerah penghasil harus mendapatkan perhatian lebih karena masyarakat di wilayah tersebut masih merasakan keterbatasan infrastruktur dasar, termasuk jalan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Kelompok Khusus (Fraksi Otsus) DPRK Sorong, Wempy Abret, menegaskan pemerintah daerah harus segera mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan persoalan Jalan KMT Seget-Arar.

Ia berharap pemerintah Kabupaten Sorong dapat membangun kerja sama dengan pihak perusahaan agar perbaikan jalan dapat segera dilakukan dan dimanfaatkan masyarakat.

“Kami berharap pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas PU, dapat melihat bagian-bagian yang menjadi tanggung jawabnya. Ada anggaran yang tersedia, sehingga pemerintah dan perusahaan dapat bekerja sama agar jalan ini segera bisa digunakan masyarakat,” ujarnya.

Wempy juga mengingatkan apabila tidak ada tindak lanjut dari pemerintah daerah, masyarakat adat dapat mengambil langkah sesuai aspirasi mereka, termasuk melakukan aksi penyampaian pendapat.

“Kami berharap pemerintah segera melihat persoalan ini. Jangan sampai masyarakat yang berada di wilayah penghasil justru terus mengalami kesulitan akses,” katanya.

Ia menambahkan, masyarakat Distrik Seget dan wilayah sekitarnya memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan Kabupaten Sorong, sehingga kebutuhan dasar seperti infrastruktur jalan harus menjadi perhatian serius pemerintah. (*)