Jakarta, Sorong Today — Di tengah derasnya arus informasi dan berkembangnya berbagai platform digital, wartawan dituntut tidak hanya cepat, namun tepat dan beretika dalam menyampaikan produk jurnalistik.

Hal itu disampaikan Deputy Editor in Chief tirto.id Dwi Ayuningtyas dalam rangkaian pelaksanaan Capacity Building yang diselenggarakan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Papua Barat, di Sari Pacific Jakarta, Selasa (7/10/25). 

Dalam pemaparannya berkaitan dengan teknik penulisan berita, Dwi membedakan antara berita soft news dan hard news. Ia menjelaskan bahwa hard news bukan hanya milik berita politik atau hukum, namun dapat berlaku dalam isu hiburan, selama berita itu aktual dan relevan.

“Kalau cerita entertainment itu hangat, faktual, dan cepat, itu masuk hard news. Tapi hard news-nya entertainment,” ujar Deputy Editor in Chief tirto.id Dwi Ayuningtyas.

Sementara itu, soft news lebih bersifat human interest, seperti cerita kehidupan nelayan di daerah terpencil, yang tidak terlalu terikat waktu, namun menyentuh sisi kemanusiaan pembaca.

Dwi menekankan pentingnya memahami struktur dasar penulisan berita, yakni piramida terbalik, di mana informasi paling penting harus diletakkan di awal berita.

“Judul dan lead (teras berita) harus sudah menjawab angle atau sudut pandang utama. Biasanya dua kalimat pertama harus mencakup unsur 5W1H,” terangnya.

Lead yang baik, lanjut Dwi, mampu menjawab pertanyaan yakni siapa melakukan apa, di mana, kapan, mengapa, hingga bagaimana. Struktur ini penting untuk menyajikan berita yang informatif sekaligus efisien.

Namun, ia turut mengingatkan bahwa banyak jurnalis pemula sering kebingungan menentukan lead yang tepat, terutama ketika informasi berasal dari siaran pers atau rilis.

“Kendalanya sering ada di memilih mana yang penting untuk dijadikan lead. Kadang justru tertarik dengan latar belakang atau kutipan panjang, padahal yang utama adalah keputusannya, tindakannya, atau datanya,” imbuhnya.

Dalam dunia media yang kompetitif, menurutnya, tekanan untuk membuat judul menarik sangat besar. Namun, Dwi mengingatkan bahwa judul harus mencerminkan isi, bukan sekadar sensasional demi klik.

“Kita harus tahu batasnya. Jangan sampai pembaca merasa dibohongi. Jangan membuat informasi yang seharusnya dikonfirmasi malah dilepas begitu saja,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa jurnalis profesional harus bisa membedakan antara opini dan fakta, serta selalu melakukan uji informasi sebelum menerbitkan berita.

Dalam sesi diskusi, Dwi turut menyoroti kebiasaan media lokal yang kerap mengandalkan narasumber yang mudah diakses seperti aparat atau tokoh publik tanpa menguji apakah mereka memang paham isu yang dibahas.

“Sumber itu harus kredibel. Bukan cuma tokoh atau orang terkenal, namun benar-benar orang yang punya kompetensi dalam isu tersebut,” tegasnya.

Ia mencontohkan, seorang pejabat bisa jadi tidak memahami secara teknis isu yang terjadi, sehingga pendapatnya tidak cukup kuat menjadi rujukan utama.

Diakhir pemaparannya, Dwi menegaskan bahwa profesi jurnalis bukan hanya soal menulis, tetapi dapat menjaga kepercayaan publik. Ia mengingatkan sejumlah etika dasar wartawan, seperti, independen dan beriktikad baik, tidak mencampur opini dengan fakta, tidak menyebut identitas korban kekerasan seksual atau anak-anak, tidak menyebarkan hoaks atau fitnah hingga tidak menerima suap atau gratifikasi.

Ia menekankan bahwa wartawan harus melindungi narasumber dengan menghormati aturan embargo, off the record, dan hak tolak.

Diskusi bersama Dwi Ayuningtyas memberikan pemahaman mendalam bahwa dalam jurnalisme, akurasi, kejelasan, dan integritas merupakan segalanya. Lebih dari sekadar menulis berita, seorang wartawan harus mampu menyajikan informasi yang benar, berimbang, dan tidak merugikan pihak manapun.

“Jurnalisme bukan soal panjang atau pendek, namun soal ketepatan dan etika. Hal itu tidak bisa ditawar,” tandasnya. (*)