Sorong Today, Sorong – Badan Pengurus Wilayah (BPW) Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) Papua Barat Daya periode 2026–2031 resmi dilantik di Aston Hotel Sorong, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin (2/2/2026).

BPW HIPKA Papua Barat Daya dinahkodai oleh Nasir Silehu sebagai Ketua. Pelantikan dilakukan langsung oleh Sekretaris Jenderal BPP HIPKA Ahmad Muntaha, ditandai dengan pengambilan sumpah jabatan, pengibaran Pataka HIPKA, serta penandatanganan berita acara pelantikan.

Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Papua Barat Daya Yakob Kareth, mewakili Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik. Ia menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremoni organisasi, melainkan awal dari tanggung jawab besar untuk berkontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi daerah.

“Papua Barat Daya sebagai provinsi baru memiliki peluang besar untuk tumbuh sebagai kawasan strategis di wilayah timur Indonesia. Potensi sektor kelautan, perikanan, pariwisata, energi, jasa, perdagangan, dan UMKM sangat terbuka untuk dikembangkan,” ujar Yakob Kareth.

Menurutnya, pengembangan potensi tersebut membutuhkan jejaring pengusaha yang kuat, profesional, dan berintegritas. Karena itu, peran HIPKA dinilai sangat strategis dalam mendorong lahirnya wirausaha baru yang tangguh dan inovatif, memperkuat jaringan investasi dan kemitraan usaha, serta menjadi jembatan antara dunia usaha dan pemerintah daerah.

Yakob Kareth berharap HIPKA Papua Barat Daya dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing daerah dengan tetap memperhatikan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Selain pelantikan, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan Business Forum ke-I HIPKA Papua Barat Daya. Menurut Yakob, forum bisnis ini merupakan langkah strategis sebagai ruang pertukaran gagasan, konsolidasi jejaring pelaku usaha, perumusan strategi pengembangan bisnis daerah, serta penguatan kolaborasi lintas sektor.

Sementara itu, Sekjen BPP HIPKA Ahmad Muntaha menyampaikan salam dari Ketua Umum BPP HIPKA yang berhalangan hadir. Ia menekankan pentingnya peran HIPKA dalam mendorong transformasi kader dari aktivis menjadi pengusaha yang mandiri dan berdaya saing.

“HIPKA harus menjadi alat untuk mengubah takdir. Dari aktivis menjadi pengusaha, dari bergantung pada anggaran menjadi pelaku usaha yang memiliki visi investasi dan inovasi,” tegas Ahmad Muntaha.

Dirinya memandang betapa pentingnya penguatan akses pasar, kolaborasi rantai pasok (supply chain), serta pemanfaatan teknologi digital dan e-commerce di tengah persaingan usaha global.

“Kami berharap HIPKA Papua Barat Daya mampu menciptakan pengusaha-pengusaha baru dan berkontribusi nyata dalam mengurangi kesenjangan ekonomi,” harapnya.

Ketua BPW HIPKA Papua Barat Daya Nasir Silehu menyampaikan bahwa pelantikan ini menjadi momentum awal untuk bergerak lebih konkret melalui program-program strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Nasir menjelaskan bahwa HIPKA Papua Barat Daya telah berkomitmen membangun sinergi dengan perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM. Salah satu langkah konkret yang telah disepakati adalah pengembangan kawasan permukiman di wilayah Sorong Raya bersama perbankan, khususnya di sektor perumahan.

Selain sektor properti, Nasir turut menekankan pentingnya ketahanan pangan daerah. Ia menyoroti kebutuhan bahan pokok seperti beras dan telur yang selama ini masih bergantung dari luar daerah.

“Kita ingin Sorong dan Papua Barat Daya bisa surplus beras dan telur sendiri, tidak lagi bergantung dari Jawa atau luar daerah. Ketika terjadi krisis, perang, atau bencana, masyarakat tetap aman dan tidak kelaparan,” tegasnya.

Nasir menambahkan bahwa program prioritas HIPKA Papua Barat Daya meliputi peningkatan kapasitas pengurus, perangkulan pengusaha Orang Asli Papua (OAP), serta penciptaan pengusaha-pengusaha baru melalui program HIPKA Goes to School dan HIPKA Goes to Campus.

“Mahasiswa tidak hanya kuliah, tetapi juga kita dorong menjadi entrepreneur. Jaringan, pendampingan, dan akses pembiayaan sudah ada, tinggal kemauan dan kolaborasi,” jelasnya.

Untuk tahun pertama kepengurusan, HIPKA Papua Barat Daya menargetkan pengembangan sektor properti, termasuk pembangunan kawasan hunian. Dengan ketersediaan lahan sekitar lima hektare, HIPKA menargetkan pembangunan ratusan unit rumah sebagai bentuk dukungan terhadap program nasional tiga juta rumah.

Usai pelantikan, kegiatan ditutup dengan pelaksanaan Forum Bisnis ke-I HIPKA Papua Barat Daya, yang diharapkan menjadi wadah berkelanjutan bagi kolaborasi antara dunia usaha, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Papua Barat Daya. (*)