Jakarta, – Perayaan Hari Lahir (Harlah) ke-66 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang digelar di kawasan RRI, Jakarta, Sabtu (25/4/2025), diwarnai aksi demonstrasi damai dari kader PMII Maluku. 

Aksi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum terpilih PKC PMII Maluku hasil Konfercab ke-VIII, Amar Lusubun.

Massa aksi mendatangi lokasi acara yang juga dihadiri oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus MABINDA PMII, Abdul Muhaimin Iskandar. 

Kehadiran mereka bertujuan untuk menyuarakan tuntutan penyelesaian Surat Keputusan Ketua Umum PKC PMII Maluku yang dinilai bermasalah.

Amar Lusubun menegaskan bahwa aksi tersebut bukanlah bentuk spontanitas, melainkan akumulasi dari kekecewaan kader terhadap sikap pengurus pusat yang dinilai mengabaikan mekanisme organisasi.

“Kami menuntut pengembalian marwah PKC PMII Maluku sesuai dengan AD/RT organisasi. Ini adalah perjuangan konstitusional, bukan kepentingan kelompok,” tegas Amar Lusubun.

Dirinya menuding Ketua Umum PB PMII, Muhammad Sofiullah Cokro, telah melanggar prosedur organisasi dan tidak menjalankan prinsip demokrasi internal secara konsisten.

Dalam pernyataannya, Amar turut menyinggung adanya dugaan keterlibatan pihak eksternal dalam dinamika internal PMII. Ia menyebut bahwa sejumlah oknum pengurus PB PMII diduga membuka ruang intervensi dari elit politik, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Menurutnya, kondisi ini berpotensi merusak independensi organisasi mahasiswa yang selama ini dikenal sebagai kekuatan moral dan intelektual.

Situasi semakin memanas setelah beredar kabar bahwa Muhammad Sofiullah Cokro meninggalkan lokasi acara melalui pintu belakang saat massa aksi datang. Tindakan tersebut memicu kritik keras dari peserta aksi yang menilai hal itu sebagai bentuk ketidaksiapan menghadapi kader sendiri.

Aksi kemudian berlanjut ke depan sekretariat PB PMII di Salemba, Jakarta Pusat. Di lokasi tersebut, massa menyampaikan sejumlah poin sikap, di antaranya mendesak Ketua Umum PB PMII untuk menegakkan konstitusi organisasi, Menolak intervensi politik eksternal dalam tubuh PMII serta Menuntut transparansi dan legitimasi kepemimpinan PB PMII.

Massa juga menyinggung belum adanya pengesahan resmi kepengurusan PB PMII oleh Kementerian Hukum dan HAM, yang dinilai memperlemah legitimasi organisasi secara formal.

Hingga berita ini diturunkan, Muhammad Sofiullah Cokro belum memberikan klarifikasi resmi terkait tudingan tersebut. Sementara itu, Amar Lusubun menyatakan bahwa aksi akan terus berlanjut apabila tuntutan tidak segera dipenuhi.

Dirinya bahkan membuka kemungkinan digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) sebagai langkah korektif terhadap kepemimpinan organisasi.

“Jika konstitusi tidak ditegakkan, maka kader di seluruh Indonesia berhak menuntut perubahan,” tegasnya. (*)