Sorong Today, Sorong – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) menegaskan komitmennya untuk mempercepat penerapan wisata berkelanjutan melalui penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Penerapan Wisata Berkelanjutan di Papua Barat Daya yang berlangsung disalah satu hotel di Kota Sorong, Jumat (12/12/2025).

Kegiatan tersebut melibatkan pemangku kepentingan lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, pelaku pariwisata, lembaga lingkungan, akademisi, hingga perwakilan masyarakat adat. 

Diskusi berfokus pada tantangan dan strategi menjaga keberlanjutan destinasi wisata, terutama Raja Ampat yang selama ini menjadi ikon pariwisata Papua Barat Daya dan Indonesia.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua Barat Daya Johni Way menyampaikan bahwa pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan yang mengangkat nama Papua Barat Daya di kancah nasional maupun internasional.

“Pariwisata adalah salah satu program penting di Papua Barat Daya. Kita memiliki potensi alam yang sangat baik, tetapi pemerintah bersama masyarakat harus menjaga dan membenahi kekurangan yang ada, mulai dari tingkat kampung hingga provinsi,” ujar Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua Barat Daya Johni Way.

Johni memandang bahwa perkembangan pelaku UMKM di Kota Sorong sebagai bukti nyata bahwa pariwisata berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

Kemudian, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Dispora Parekraf) Papua Barat Daya Yusdi Lamatenggo mengingatkan bahwa keberlanjutan pariwisata tidak dapat dipisahkan dari kondisi lingkungan.

Menurutnya, sejumlah persoalan ekologis kini sudah berada pada tahap yang mengkhawatirkan.

“Kita sudah menghadapi bom waktu. Kalau pencemaran ini tidak ditangani sekarang, dampaknya akan menghancurkan Raja Ampat dan wilayah kita sendiri,” tegas Kepala Dispora Parekraf Papua Barat Daya Yusdi Lamatenggo.

Dirinya memaparkan bahwa, salah satu isu paling menjadi atensi yakni pencemaran laut akibat limbah manusia, terutama di beberapa pulau kecil dan kawasan homestay. Dinilainya banyak fasilitas sanitasi dinilai belum memenuhi standar sehingga limbah mengalir langsung ke laut.

“Ini bukan lagi teori. Sudah ada penelitian yang menunjukkan keberadaan bakteri berbahaya seperti E. coli dan Salmonella di perairan. Ini ancaman kesehatan sekaligus ancaman bagi ekosistem karang,” jelasnya.

Yusdi menyebut, meski tidak tampak kasat mata, tingkat pencemaran meningkat setiap tahun dan dapat memicu kerusakan lingkungan yang lebih luas.

“Selain masalah sanitasi, volume sampah dari daratan termasuk dari Kota Sorong yang terbawa aliran sungai dan air hujan ke laut juga memperparah kondisi pesisir dan menekan ekosistem terumbu karang,” ucapnya.

Ia mengungkap adanya kekhawatiran masyarakat mengenai aktivitas tambang yang berpotensi mengganggu kualitas lingkungan laut. Meski isu tersebut tidak dibahas mendalam dalam FGD, Yusdi menegaskan bahwa aktivitas tambang tetap merupakan tantangan besar dalam menjaga keberlanjutan pariwisata.

Dalam kesempatan tersebut, Yusdi menyampaikan bahwa Raja Ampat ditetapkan sebagai satu dari dua pilot project nasional untuk pengembangan wisata berkelanjutan berkualitas tinggi (high quality sustainable tourism).

Kendati demikian, berbagai tekanan ekologis yang terjadi saat ini dinilai dapat menghambat upaya tersebut.

“Raja Ampat punya potensi besar, tetapi saat ini kita juga menghadapi masalah besar. Jika tidak diselesaikan, kualitas wisata berkelanjutan hanya akan menjadi slogan,” imbuhnya.

Yusdi menekankan bahwa tahun 2025 harus menjadi batas akhir diskusi tanpa tindak lanjut nyata.

“Kita sudah cukup berdiskusi. Tahun depan harus aksi nyata. Wisata berkelanjutan tidak bisa menunggu lagi,” pungkasnya.

Pemerintah Provinsi mendorong seluruh pihak baik pemerintah, pelaku wisata, lembaga adat, maupun masyarakat untuk bergerak bersama melakukan langkah konkret penyelamatan lingkungan demi masa depan pariwisata Papua Barat Daya. (*)