Sorong Today, Sorong – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua Barat Daya bekerjasama dengan program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) menggelar Lokakarya Roadmap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai langkah strategis memperkuat kemandirian fiskal Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

Kegiatan ini diselenggarakan bertempat disalah satu hotel di Kota Sorong, Kamis (27/11/2025).

Lokakarya tesebut dibuka secara simbolis oleh Pj Sekda PBD Yakob Kareth mewakili Gubernur PBD Elisa Kambu.

Pj Sekda PBD Yakob Kareth menegaskan bahwa penguatan PAD merupakan kebutuhan mendesak bagi Papua Barat Daya sebagai provinsi baru yang membutuhkan stabilitas fiskal untuk membiayai pembangunan.

“Dinamika ekonomi global turut menekan ruang fiskal daerah, sehingga pemerintah harus semakin mandiri dalam menggali potensi pendapatan,” ujar Pj Sekda PBD Yakob Kareth.

Ia menekankan tiga prinsip utama dalam kebijakan peningkatan PAD:

1. Berorientasi pada peningkatan pelayanan publik.
2. Tidak membebani kelompok masyarakat rentan.
3. Menjaga iklim investasi agar tetap kondusif.

Menurut Yakob, kebijakan pajak dan retribusi harus diarahkan untuk mendukung pelayanan publik sekaligus mengembangkan sektor potensial seperti perikanan, pariwisata, dan industri pengolahan.

“Penguatan PAD sangat penting agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala BPKAD Papua Barat Daya Halasson Frans Sinurat menjelaskan bahwa lokakarya ini memiliki momentum spesial karena pemerintah provinsi baru saja menerima Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri terkait evaluasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

“Saat ini kami PBD baru saja menerima SK Mendagri tentang evaluasi Raperda Pajak Daerah Retribusi Daerah, maka bersamaan saat ini kami laksanakan Lokakarya Peningkatan PAD dengan harapan segera ditindaklanjuti melalui penyusunan Pergub dan SOP yang targetnya harus selesai dalam dua bulan,” ujar Kepala BPKAD Papua Barat Daya Halasson Frans Sinurat.

Ia memastikan bahwa lokakarya ini difokuskan menghasilkan masukan kebijakan operasional sebagai strategi percepatan peningkatan PAD.

Dalam paparannya, Halasson menyebutkan dua langkah strategis yang menjadi fokus lokakarya, yaitu:

1. Merumuskan strategi optimalisasi PAD eksisting dan mengidentifikasi potensi baru

Strategi ini mempertimbangkan karakteristik wilayah dan kewenangan provinsi guna memaksimalkan sumber pendapatan yang realistis dan berkelanjutan.

2. Merumuskan masukan kebijakan daerah

Rumusan ini akan menjadi landasan dalam percepatan pelaksanaan kebijakan peningkatan PAD.

Lokakarya ini diakuinya turut menargetkan tiga hasil konkret, yaitu:

1. Rumusan strategi optimalisasi PAD eksisting dan potensi baru Papua Barat Daya.
2. Langkah-langkah operasional percepatan peningkatan PAD bagi pemerintah provinsi.
3. Rancangan awal Peraturan Gubernur sebagai turunan dari Ranperda PAD yang akan segera difinalisasi.

Kemudian, Senior Advisor Fiscal Desentralization Program SKALA Machfud Sidik menegaskan komitmen pihaknya untuk terus mendampingi pemerintah provinsi dalam memperkuat kapasitas fiskal. Pendampingan dilakukan secara menyeluruh mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

“Dalam kegiatan ini, kami dari SKALA melakukan pendampingan untuk mendukung persiapan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam mempersiapkan regulatornya terlebih dahulu,” tutur Senior Advisor Fiscal Desentralization Program SKALA Machfud Sidik.

Ia menyoroti bahwa Papua Barat Daya saat ini masih berada pada posisi terendah secara nasional dalam perolehan PAD. Meski begitu, SKALA optimistis bahwa reformasi regulasi dan peningkatan kapasitas dapat membawa perubahan besar.

“Kami dari SKALA siap mendampingi bagaimana daerah dapat menggali sumber-sumber keuangan yang berkelanjutan, sehingga Papua Barat Daya ke depan bisa naik kelas dalam pengelolaan pendapatan daerah,” tegasnya.

Lokakarya dengan tema ‘Penguatan PDRD, Optimalisasi Aset, dan Ekstensifikasi Sumber PAD Berbasis Potensi Sektor Unggulan’ ini diharapkan menjadi pijakan penting bagi pemerintah daerah dalam mempercepat peningkatan pendapatan dan memperkuat basis fiskal.

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menargetkan bahwa roadmap ini akan menjadi langkah nyata untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan sehingga manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat. (*)