Sorong Today – Tim Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Papua Barat Daya (PBD) mendorong percepatan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), khususnya di Kabupaten Tambrauw dan Maybrat yang hingga kini belum menjalankan program tersebut.

Ketua Tim Satgas MBG Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, mengatakan usulan tersebut telah disampaikan langsung kepada Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Brigjen Bricen Trengkono, dalam pertemuan di Jakarta pada 13 Juli 2026. Hal itu kembali ditegaskan usai memimpin upacara Hari Anak Nasional 2026 di Sorong, Senin (27/7/2026).

“Kami melaporkan perkembangan SPPG di Papua Barat Daya, khususnya di wilayah 3T yang hingga saat ini belum beroperasi. Program ini sangat penting untuk menjangkau masyarakat kampung, terutama Orang Asli Papua dan anak-anak,” ujar Nausrau.

Menurutnya, dapur SPPG 3T menjadi ujung tombak pelayanan gizi bagi masyarakat di daerah terpencil. Namun, hingga kini Tambrauw dan Maybrat masih belum menikmati layanan tersebut sehingga pihaknya meminta BGN segera mempercepat operasional program.Selain percepatan, Satgas MBG bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga mengusulkan evaluasi penetapan wilayah 3T.

Mereka menilai Kabupaten Sorong Selatan, Raja Ampat, dan Kabupaten Sorong memiliki tantangan geografis yang sama sehingga layak masuk dalam prioritas program.Usulan tersebut telah mendapat persetujuan Gubernur Papua Barat Daya dan diteruskan ke Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal pada 15 Juli 2026 untuk dilakukan peninjauan kembali terhadap status wilayah 3T.Satgas juga menyoroti sejumlah fasilitas SPPG yang telah selesai dibangun namun belum dapat beroperasi akibat terkendala regulasi.

Di Kabupaten Raja Ampat, misalnya, terdapat 10 dapur SPPG yang telah rampung sejak 2025, tetapi belum bisa difungsikan karena daerah tersebut belum masuk kategori 3T sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025.Untuk mengatasi tantangan geografis di wilayah kepulauan, Satgas mengusulkan penerapan konsep dapur satelit agar pelayanan gizi tidak hanya terpusat di ibu kota kabupaten, tetapi dapat menjangkau pulau-pulau dan kampung terpencil.

Di sisi lain, pembangunan dapur SPPG di Tambrauw dan Maybrat terus berjalan. Pemprov berharap fasilitas yang telah selesai segera dinilai oleh pemerintah pusat agar dapat segera beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Satgas MBG Papua Barat Daya berharap pemerintah pusat segera memperluas cakupan wilayah 3T serta menghadirkan kebijakan khusus bagi daerah terpencil, sehingga program Makan Bergizi Gratis benar-benar dapat dinikmati seluruh masyarakat, terutama anak-anak di kampung-kampung yang selama ini sulit dijangkau.